Pemkot Kembali Gugat BTPN

Hilangnya Kasda Rp 22,7 M

166

SEMARANG – Upaya hukum baru dilayangkan Pemkot Semarang untuk menggugat Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) dan ke mantan Manager Marketing BTPN Dyah Ayu Kusumaningrum (DAK) yang juga sudah ditetapkan tersangka oleh Polrestabes Semarang. Gugatan diajukan atas dugaan perbuatan melawan hukum dengan lenyapnya deposito kas daerah (kasda) milik Pemkot Semarang senilai Rp 22,7 miliar.

Kasubag Bantuan Hukum pada Biro Hukum Pemkot Semarang, Adi Siswoyo menyatakan pihaknya sebelumnya telah melayangkan banding atas putusan gugatan pertama. Namun dengan adanya gugatan baru, maka banding tersebut dicabut. ”Ya benar, kami telah mengajukan gugatan baru pada 21 Desember lalu. Dalam gugatan ini, tak hanya menggugat bank, kami juga menggugat Diah Ayu Kusumaningrum. Soal banding perkara pertama itu sudah resmi kami cabut,” kata Adi melalui ponselnya, Selasa (29/12).

Gugatan tersebut diketahui telah terdaftar di Pengadilan Negeri (PN) Semarang dengan nomor register 513/Pdt.G/2015/PN.SMG. Namun ketika dikonfirmasi Panitera Muda Perdata PN Semarang, Ali Nurcahyo justru mengaku belum mengetahui masalah tersebut. Ia beralasan belum mengecek adanya gugatan. ”Saya justru baru dengar, belum saya cek. Coba nanti saya cek, tapi kalau sudah masuk diregister, berarti memang sudah masuk,” jawab Ali singkat.

Terpisah, salah satu kuasa hukum DAK, Ahmad Hadi Prayitno membenarkan adanya gugatan itu. Pihaknya bahkan sudah menduga gugatan itu pasti akan dilayangkan Pemkot Semarang kepada kliennya. ”Sudah kami duga dan kami sudah siap menghadapi gugatan itu,” katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Prayitno sapaan akrab kuasa hukum DAK memastikan siap membeberkan semua orang yang menerima aliran uang tersebut. Secara tegas dirinya akan membongkar mafia dalam kasus tersebut. ”Klien kami (DAK, Red) pasti akan menghadiri sidang dan akan membuka semua fakta hukum yang terjadi terutama terkait aliran dana kasda senilai Rp 22,7 miliar itu,” tandasnya.

Di sisi lain kuasa hukum Pemkot Semarang jilid I, John Richard Latuihamallo ketika dikonfirmasi koran ini mengenai gugatan baru jilid II tersebut justru tidak mengetahuinya. Ia juga menyatakan sia-sia saja kalau benar-benar dicabut, menurutnya seharusnya tetap diteruskan.

”Saya belum tahu. Namun kalau itu benar dicabut (banding, Red) sangat disayangkan. Wah kalau itu sia-sia namanya, seharusnya tetap diteruskan,” kata Ketua DPD Kongres Advokat Indonesi (KAI) Jateng itu.

John menilai dalam gugatan pertama pertimbangan majelis atas putusan yang menolak gugatannya tidak benar. Ia menilai majelis hakim hanya persepsi individualis semata. ”Gugatannya yang kami ajukan (jilid I) itu sudah tepat. Semua jelas Ayu itu bukan orang yang punya hubungan hukum dengan Pemkot Semarang,” tandasnya. (jks/ric/ce1)