iklan opini KPID-web

Oleh: Mulyo Hadi Purnomo
Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah

SEBELUM reformasi, bisa jadi pengelola lembaga penyiaran tiba-tiba ditelepon oleh aparat karena siarannya dianggap mengganggu ”stabiIitas” penguasa. Respons atas telepon itu bisa jadi pengelola lembaga penyiaran tersebut dengan keringat dingin dan penuh ketakutan sesegera menghadap aparat (meskipun tanpa diminta). Lalu sungkem meminta maaf sembari menjelaskan akan segera bertindak terhadap ”oknum” yang telah mengganggu ”stabilitas”. Bahkan tidak jarang langsung memecatnya.

Di bawah hegemoni kekuasaan masa itu lembaga penyiaran nyaris tak ada sesuatu yang menggairahkan masyarakat kecuali Aneka Ria Safari, Dunia dalam Berita, Siaran Langsung Tinju dan Bulu Tangkis, atau tayangan film lepas. Namun, demi kepentingan kekuasaan, masyarakat bisa langsung gigit jari karena sesaat kemudian Menteri Penerangan kala itu akan menceritakan kisah tentang ”Petunjuk Bapak Presiden”. Ditambah lagi pada jam-jam tertentu semua radio dan televisi juga harus patuh me-relay (hampir semua) siaran berita sejak pagi hingga tengah malam hari.