Berlakukan Barcode Kapal

153

SEMARANG – Banyaknya kapal dengan ukuran tidak sesuai dengan surat-surat izin membuat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah bertindak tegas. Pemprov mulai memberlakukan barcode di kapal 30 Gros Ton ke bawah. Tujuannya agar kapal mudah diidentifikasi dan mengantisipasi adanya pemalsuan dokumen.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Lalu M. Syafriadi mengatakan, barcode hanya diberlakukan untuk kapal-kapal 30 GT ke bawah yang menjadi kewenangan Pemprov Jateng. Sebagai program awal, barcode dipasang di 1.200 kapal nelayan di Jateng. ”Untuk sisanya sekitar 24.000 kapal nelayan lainnya mulai diselesaikan tahun depan. Ini merupakan program untuk melindungi nelayan di laut,” katanya.

Sistem barcode dilakukan untuk menertibkan surat dokumen dengan kondisi fisik kapal. Sebab, nanti semua data langsung masuk secara online dan begitu diakses langsung keluar data semua. Mulai dari surat kelengkapan, sampai kondisi fisik kapal tersebut. ”Sistem barcode ini membuat nelayan tidak perlu repot-repot lagi membawa berkas dokumen yang banyak. Jika ada razia, petugas cukup mendeteksi gambar barcode yang terpasang,” tambahnya.

Lalu menambahkan, selama ini banyak kapal yang melakukan pemalsuan dokumen. Seperti misalnya surat-surat tidak sesuai dengan kondisi fisik kapal. Dalam kondisi inilah barcode sangat diperlukan. Sebab, dengan barcode kapal tidak akan bisa memalsukan dokumen. ”Selain itu kami juga lebih mudah untuk melakukan pendataan dan pengawasan di lapangan,” ujarnya. (fth/ric/ce1)