Tiga Bos Diler Diperiksa Polisi

171

BANYUMANIK – Penyidik Tindak Pindana Tertentu (Tipidter) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng memeriksa sebanyak tiga bos diler ternama. Pemeriksaan tersebut terkait dugaan pelanggaran olah limbah B3 dan air bawah tanah, menyusul setelah dilakukan uji sampling beberapa waktu lalu. Di Semarang sendiri, sample tersebut diambil di dua diler ternama yang terletak di daerah Kaligawe dan Gombel Semarang.

”Belum diperiksa sebagai saksi. Itu masih sebatas klarifikasi. Ada 3 orang yang sudah kami mintai klarifikasi,” kata Kepala Subdit 4 Tipidter Ditreskrimsus Polda Jateng, AKBP Syarif dihubungi Jawa Pos Radar Semarang, Senin (28/12).

Dalam waktu dekat, kata dia, hasil uji sampling tersebut bakal dilakukan analisis dalam gelar perkara di lingkup penyidik. ”Sample sudah kami ambil dari dua diler ternama di Semarang. Minggu ini, kami lakukan gelar perkara,” katanya.

Dijelaskan Syarif, gelar perkara penyidik tersebut dilakukan untuk melakukan analisis terkait dugaan pelanggaran olah limbah B3 dan air bawah tanah di sejumlah diler itu apakah layak dinaikkan ke tahap penyidikan atau tidak. Tentunya, lanjutnya, analisis tersebut dilakukan berdasarkan alat bukti yang ditemukan. ”Saat ini masih dalam tahap penyelidikan,” katanya.

Dalam kasus ini, sedikitnya ada sembilan diler mobil resmi diketahui tidak memiliki izin pengolahan limbah B3 dan air bawah tanah. Dua diler di antaranya berada di Kota Semarang, sedangkan tujuh diler lainnya berada di Purwokerto. Sembilan diler mobil tersebut telah dilakukan uji sampling, di lokasi yang digunakan untuk bengkel, showroom, dan body repair tersebut.

Hasil pemeriksaan sementara, sembilan diler yang merupakan tempat usaha tersebut, diduga tidak miliki izin pengolahan limbah B3. Sehingga hal ini melanggar pasal 102 jo 104 UU nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 3 miliar.

Sedangkan bagi tempat usaha yang tidak miliki izin penggunaan air bawah tanah melanggar pasal 15 ayat (1) huruf b dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan denda setinggi-tingginya Rp 5 juta. Dampak karena tidak miliki izin, mereka tidak membayar retribusi, sehingga mengakibatkan tidak adanya pemasukan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah/kota setempat. Sebaliknya, pendapatan pemilik merek yang merupakan orang asing itu terus meningkat. Jika memang terbukti, sebanyak pemilik diler ternama itu terancam ditetapkan menjadi tersangka. (amu/zal/ce1)