50 Persen Tenaga Kerja Belum Ikut BPJS

149

KENDAL–Sekitar 50 persen tenaga kerja yang ada di Kendal belum ter-cover BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini, baru 21 ribu tenaga kerja dari 428 perusahaan yang menjadi anggota. Kecilnya angka tersebut, disebabkan kesadaran pemilik perusahaan dan tenaga kerja untuk mendapatkan jaminan ketenagakerjaan, masih sangat minim.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang, Pepen S Almas mengatakan bahwa kesadaran perusahaan dan tenaga kerja memang sangat kecil untuk mendapatkan jaminan atas risiko pekerjaan yang digelutinya.

“Kesadaran masyarakat ataupun tenaga kerja memang sangat kecil. Hanya ada sekitar 21 ribu tenaga kerja yang sudah ter-cover. Sementara 50 persen lainnya belum ter-cover,” katanya saat ditemui Jawa Pos Radar Semarang di Pendopo Kabupaten Kendal.

Untuk area BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang ada sekitar 4.600 perusahaan yang berasal dari tiga daerah, yaitu Kota Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Grobogan. Jumlah tenaga kerja yang telah terdaftar kurang lebih 258 ribu jiwa. “Yang sudah tergarap masih 10 persen saja, untuk semua wilayah Cabang Semarang,” tambahnya.

Menurutnya, dengan mengikuti jaminan ketenagakerjaan banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh tenaga kerjanya sendiri maupun pihak perusahaan. Contoh sederhananya, jika seorang karyawan mengalami kecelakaan kerja dan membutuhkan biaya pengobatan, akan ditanggung oleh pihak BPJS. “Pihak rumah sakit tidak akan menarik biaya ke perusahaan maupun karyawan, tetapi langsung ke BPJS,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pembantu Kendal, Yunan Sahada, menambahkan jika premi ataupun iuran yang dibayarkan peserta BPJS termasuk ringan. Contohnya saja Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) premi yang dibayarkan antara 0,24 persen hingga 1,74 persen dikalikan gaji.

“Jaminan Kematian premi yang dibayarkan 0,3 persen dikali gaji. Jaminan Hari Tua premi yang dibayarkan sebesar 5,7 persen, yang mana 3,7 persen ditanggung perusahaan dan 2 persen ditanggung pekerja,” jelasnya,
Selain itu, ada juga jaminan pensiun yang dibayarkan setiap bulan dengan premi hanya 3 persen dari gaji. Premi itu dibayarkan perusahaan 2 persen, sementara karyawan hanya membayar 1 persen saja. “Jaminan pensiun dibatasi dengan upah tertinggi maksimal Rp 7 Juta/bulan,” pungkasnya. (den/ida)