Tunggak Retribusi, Pemilik Tower Dipidanakan

144

PEKALONGAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) siap mempidanakan para pemilik tower telekomunikasi yang menunggak pembayaran retribusi. Sanksi akan diberikan bila hingga akhir 2015 ini tidak juga melunasi retribusi yang dibebankan.

Kepala Diskominfo Kota Pekalongan Sri Budi Santoso mengatakan, ancaman tersebut tidak main-main. “Ini merupakan hasil keputusan rapat gabungan bersama instansi lainnya. Jadi kembali saya tegaskan, harus segera dilunasi,” ucapnya.

Sebelumnya Diskominfo sudah berkomunikasi dengan sejumlah instansi. Seperti Bagian Hukum Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPT2T), Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Pekalongan. Mereka sepakat untuk melakukan tindakan hukum tersebut.

Dibeberkan Sri Budi, dari temuan di Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), sudah menjadi dasar untuk melakukan upaya hukum atas tindakan pemilik tower yang mangkir dari kewajibannya.

“Hasil LHP telah membuktikan adanya piutang-piutang yang belum terbayarkan oleh pemilik tower telekomunikasi di Kota Pekalongan,” sesalnya.

Total di wilayahnya ada 9 tower telekomunikasi, 6 diantaranya secara tertib melaksanakan kewajibannya. Sedangkan sisanya 3 tower, sejak tahun 2014 sudah tidak lagi tertib melakukan kewajibannya. Untuk itu, jika sampai akhir tahun ini tidak melaksanakan kewajibannya maka akan dilaporkan ke polisi. (han/ric)