SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diminta untuk menindaklanjuti 57 catatan atau rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Yakni catatan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Jateng tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016 dan Raperda Gubernur Jateng tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016.

”57 catatan ini sangat penting, jadi pemprov harus segera ditindaklanjuti,” kata Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi, kemarin.

Rukma menambahkan, 57 catatan tersebut terbagi atas beberapa item. Yakni 2 catatan terhadap kebijakan umum anggaran, 9 catatan terhadap pendapatan daerah, 41 catatan terhadap belanja daerah, 3 catatan terhadap pembiayaan serta 2 catatan bidang lain-lain. ”Hasil rapat antara TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan Banggar (Badan Anggaran) siap melaksanakan sesuai rekomendasi. Yang paling utama masalah penggunaan dana bagi hasil untuk pembangunan tidak diperbolehkan lagi,” ujarnya.

Rekomendasi ini harus segera dilaksanakan, agar berbagai program bisa berjalan lancar. Dengan begitu pelaksanaan proyek bisa bagus dan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tidak banyak. ”Harus ada progres cepat, agar nanti bisa berjalan sesuai target. Jangan sampai molor,” tambahnya.

Dewan meminta agar pemprov meningkatkan kinerja demi menyejahtarakan masyarakat Jawa Tengah. Target Infrastruktur yang digagas mulai 2015 harus lebih ditingkatkan di tahun depan. Apalagi anggaran yang dialokasikan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. ”Peningkatan kinerja itu utama. Ini semata-mata untuk membangun Jawa Tengah,” tambahnya. (fth/zal/ce1)