Bantuan Hukum Pemkot Berlaku Satu Kali

120

”Sehingga pengcara tersebut bisa mengajukan kepada pemkot dalam hal ini bagian hukum. Tapi pengacara ini tidak hanya sekadar pengacara, tapi yang sudah memiliki sertifikasi,” pungkasnya.

Kabag Hukum Pemerintah Kota Semarang, Abdul Haris menjelaskan jumlah warga miskin yang terkena kasus tindak pidana hukum pada 2015 sangat tinggi, mencapai 127 orang. Sedangkan permintaan bantuan hukum warga miskin pada 2011 hanya 24 orang, 2012 sebanyak 67 orang, 2013 mencapai 116 orang, 2014 berjumlah 104 orang dan 2015 berjumlah 127 orang.

Sedangkan, 2015, anggaran penanggulangan kemiskinan untuk bantuan hukum bagi warga Kota Semarang hanya mendapat Rp 381 juta. Pada 2014 mendapat anggaran sebesar Rp 312 juta. Sedangkan persentase tertinggi mencapai 60 persen terkena tindak pidana pencurian, dan 40 persennya terkena kasus penganiayaan, narkoba dan perceraian. (mha/zal/ce1)