Bantuan Hukum Pemkot Berlaku Satu Kali

124

BALAI KOTA – Rancangan Peraturan Daerah (raperda) bantuan hukum untuk warga miskin telah disahkan. Bantuan tersebut hanya berlaku satu kali bagi warga miskin yang terjerat kasus hukum.

”Selama ini penggunaan bantuan hukum untuk warga miskin Kota Semarang masih menggunakan perwal,” ungkap Pansus DPRD Kota Semarang, Suharsono, kemarin.

Bantuan hukum ini diberikan untuk memfasilitasi warga miskin yang terkena tindak pidana, perdata maupun PTUN. Menurutnya, selama ini anggaran bantuan hukum diberikan secara signifikan kepada masyarakat miskin. ”Memang catatan kami, secara kuantitatis banyak kasus hukum yang dialami para warga miskin. Sehingga pemkot membuat regulasi agar mereka yang terkena kasus hukum bisa dibantu melalui pengacara yang ditunjuk oleh pemkot,” terangnya.

Di sisi lain adanya bantuan hukum tersebut, pihaknya berharap agar masyarakat tidak berbuat untuk melakukan pelanggaran hukum. Pasalnya, setelah perda ini disahkan, warga miskin yang mendapat bantuan hukum ini hanya bisa digunakan satu kali.

”Bantuan hukum ini hanya bisa diberikan satu kali saja. Kalau tahun 2015 atau sebelumnya, warga atau seseorang bisa mendapat bantuan hukum lebih dari satu kali. Harapan kami, masyarakat juga jangan terus seenaknya melakukan tantangan hukum atau melanggar undang-undang,” terangnya.

Hal sama juga diungkapkan, anggota Pansus DPRD Kota Semarang, WS Basuki. Menurut anggota Komisi A ini, jumlah dana bantuan yang dialokasikan tidak jauh berbeda dengan 2015 kemarin.

”Lebih dari Rp 300 juta melalui APBD murni 2016. Kalau kisaran nilai, untuk setiap orang yang terkena tindak hukum mendapat bantuan Rp 3-5 juta satu kali saja. Memang anggaran yang dicari bukan sebanyak-banyaknya, tapi semakin sedikit pelanggaran hukum yang dilakukan masyarakat,” tegasnya.

Pihaknya menambahkan, masyarakat Kota Semarang yang terkena permasalahan pidana atau perdata bisa mengajukan bantuan hukum kepada pemkot. Sedangkan proses atau teknis pengajuan hukum nantinya masyarakat melalui lawyer.