Tekan Pencemaran, Pemkab Buat Perda Limbah Cair

370
JAGA SUNGAI : Pengurus Organisasi Pelestari Sungai Indonesia (OPSI) Kabupaten Semarang mengecek kondisi endapan Sungai Klampok di Desa Jatijajar, Kecamatan Bergas. (PRISTYONO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
JAGA SUNGAI : Pengurus Organisasi Pelestari Sungai Indonesia (OPSI) Kabupaten Semarang mengecek kondisi endapan Sungai Klampok di Desa Jatijajar, Kecamatan Bergas. (PRISTYONO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

UNGARAN-Kabupaten Semarang dikepung oleh industri, sehingga beberapa kali terjadi pencemaran sungai. Anehnya, hingga saat ini kasus dugaan pencemaran limbah yang dilaporkan masyarakat tidak pernah terungkap pihak industri mana yang melakukannya.

Untuk menekan pencemaran lingkungan, Pemkab Semarang melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Semarang akan menerbitkan Perda tentang Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah. Saat ini Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tersebut masih dibahas bersama Pansus IX DPRD Kabupaten Semarang.

“Raperda tersebut mengacu pada peraturan perundangan yang ada di atasnya seperti UU nomor 32/2009 tentang Lingkungan Hidup. Perda tersebut diharapkan menjadi aturan hukum pengawasan, penindakan dan sanksi dari pencemaran lingkungan yang bersumber dari pembuangan limbah cair,” kata Sekretaris Komisi C DRDP Kabupaten Semarang, Joko Widodo, kemarin.