Enam Perusahaan Ajukan Penangguhan UMK

194

SEMARANG – Sebanyak enam perusahaan di Jawa Tengah mengajukan penangguhan pembayaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2016. Pengajuan penangguhan ini karena besaran nominal yang telah ditetapkan dinilai terlalu memberatkan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jawa Tengah Wika Bintang saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Enam perusahaan dimaksud adalah PT Apac Inti, Kabupaten Semarang (tekstil), PT Tama Gombong, Kebumen (pengolah kayu), PT Green Gloves, Klaten, PT Mitra Karya Usaha, Cilacap (pengolah kayu), PT Suncang, Cilacap (rambut palsu), dan PT Sahabat Unggul Internas, Kabupaten Semarang (garmen). ”Batas akhir pengajuan penangguhan UMK 21 November 2015,” katanya.

Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertransduk Jateng, Handono menambahkan, terhadap perusahaan-perusahaan yang mengajukan penangguhan tersebut akan segera dilakukan verifikasi oleh tim. ”Hal ini untuk memastikan bahwa perusahaan terkait memenuhi persyaratan atau tidak,” ujarnya.

Ia menambahkan, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan yang mengajukan penangguhan di antaranya harus melaporkan neraca keuangan. Selain itu, kondisi perusahaan juga harus dilaporkan sebagaimana yang ada. ”Kalau tidak layak ya ditolak,” tandasnya. Ia menambahkan, batas akhir proses verifikasi sebelum diberlakukannya UMK yaitu pada 1 Januari 2016.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta seluruh perusahaan yang tidak mengajukan penangguhan untuk mematuhi UMK yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pihaknya melalui Disnakertransduk Jateng akan menurunkan tim yang akan melakukan pengawasan di perusahaan-perusahaan. ”Kemarin dari Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Jateng menyatakan siap melaksanakan. Mudah-mudahan ini berjalan baik sehingga tidak ada lagi demo kepada saya,” katanya. (fai/ric/ce1)