BPK Temukan Kelebihan Pembayaran Rp 1,34 M

132

SEMARANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kelebihan pembayaran Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang kepada rekanan sebesar Rp 1,34 miliar. Besaran kelebihan tersebut merupakan akumulasi dari beberapa proyek infrastruktur di beberapa dinas di Kota Semarang.

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Agung Budi Margono mengatakan, adanya kelebihan pembayaran tersebut diketahui saat membahas evaluasi APBD 2015 dan raperda APBD Kota Semarang 2016 dengan BPK. Temuan BPK tersebut merupakan pelaksanaan APBD 2015 sebesar Rp 3,8 triliun.

”BPK telah meminta supaya Pemkot Semarang meminta kembali kelebihan Rp 1,34 miliar itu dan diberikan waktu penyelesaian hingga Februari 2016,” katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang, kemarin.

Menurut Agung BM, besaran kelebihan tersebut merupakan jumlah akumulasi dari beberapa proyek infrastruktur di beberapa dinas yang besarannya bervariasi. Namun demikian, pihaknya mendorong agar pemkot secepatnya menyelesaikan adanya kelebihan itu.

”Tidak perlu menunggu sampai Februari, kalau bisa 2015 ini bisa diselesaikan. Sebab, jika tidak diselesaikan, sanksi pidana sudah pasti menanti. Kita minta ke depan pemkot agar berhati-hati dan memvalidasi secara akurat proyek-proyek yang dikerjakan, agar kejadian ini tidak terulang,” ujarnya.

Hal sama juga diungkapkan, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang lainnya, kelebihan pembayaran harus dikembalikan dalam waktu 60 hari kerja sejak laporan hasil pemeriksaan BPK diterima pemkot yakni pada 7 Desember. Namun demikian, pihaknya enggan menyebutkan dinas-dinas terkait yang melakukan kelebihan pembayaran.