Pelanggaran Terbanyak di Kota Semarang

431

pelanggaran di jateng

SEMARANG – Kota Semarang menjadi kota yang paling banyak ditemukan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah, sebanyak 32 buah dugaan pelanggaraan ditemukan di Kota Semarang.

Kemudian diikuti Kabupaten Wonosobo sebanyak 27 buah, Kabupaten Purbalingga 20 buah, Kota Pekalongan 19 buah, dan Kota Magelang 17 buah. ”Data tersebut bisa jadi jauh di bawah potensi pelanggaran yang ada secara riil. Karena yang diinventarisir laporan masyarakat dan telah diregister di form laporan yang disediakan pengawas pilkada,” ungkap Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jawa Tengah, Teguh Purnomo, Senin (21/12).

Ia membeberkan, pihaknya telah menginventarisir sebanyak 265 pelanggaran pilkada yang masuk ke 21 Panwaslu kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada. Dari angka tersebut, pelanggaran secara besar terbagi atas empat kriteria meliputi pelangggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran kode etik, dan sengketa pilkada. ”Khusus pelanggaran administrasi mencapai 117 kejadian,” imbuhnya.

Terkait kasus pidana, lanjut Teguh, yang telah sampai di Pengadilan dan telah disidang ada dua perkara. Yaitu penyalahgunaan kewenangan oleh Camat Sambirejo Kabupaten Sragen yang akhirnya divonis 2 bulan penjara dan yang bersangkutan sudah masuk di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, fasilitator PKH di Pemalang yang divonis 2 bulan penjara masa percobaan 4 bulan. ”Sedangkan yang sedang diproses pidana di Pengadilan Negeri Boyolali dengan tersangka Camat, Kepala Desa dan PNS dengan sangkaan penyalahgunaan jabatan sebagai Aparatur Sipil Negara,” bebernya.

Adapun terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pilkada, Teguh menegaskan bahwa jajaran pengawas pilkada saat ini masih memeriksa klarifikasi beberepa komisioner penyelenggara pilkada untuk diproses lebih lanjut di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). ”Walaupun pemberian suara sudah dilaksanakan, pengawas pilkada tetap menerima laporan dari masyarakat,” tandas mantan Ketua KPU Kabupaten Kebumen itu. (fai/ric/ce1)