KORUPSI BANSOS: Sidang pemeriksaan ahli dari BPKP, Budi Harjo atas terdakwa duo Joko di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (21/12) kemarin. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
KORUPSI BANSOS: Sidang pemeriksaan ahli dari BPKP, Budi Harjo atas terdakwa duo Joko di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (21/12) kemarin. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

MANYARAN – Sebanyak 164 organisasi masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Jateng, ternyata hanya dimiliki oleh 21 orang dengan 21 rekening. Di antaranya, atas nama Agus Khanif, Abdul Malik, Azka Najib, Abtadius Solikhin, Dodi Nur Hadi, Farid Ikhsanudin, Musafak, Muhammad Ali Romdhon, Muhammad Saifudin, Muhammad Wahyudi, M Nurul Huda, Muhammad Saifudin Zuhri, M Muhfid, Nur Kholis, Saiful Rohman, Haryanto, Agus Roni, Muh Mufid, Sukimin, Trisna Wijaya. Sedangkan 2 orang lagi, Halim Pratama dan Maya Aulia dinyatakan meninggal dunia oleh pegawai Biro Bina Sosial, Aziz.

Hal tersebut terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (21/12) kemarin. Dengan agenda keterangan ahli dari Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Jateng, Budi Harjo atas perkara terdakwa duo Joko yang terjerat kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Pemprov Jateng 2011. Yakni Joko Mardiyanto (JM) dan Joko Suryanto (JS) yang merupakan pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah.

”Itu yang ditemukan ormas dan LSM penerima fiktif. Dari 164 penerima, hanya diterima dengan menggunakan 21 rekening. Awalnya temuan BPKP, baru dilakukan penyidikan oleh Kejati Jateng dan kami tindak lanjuti menggunakan audit investigasi. Hasil audit kami sampaikan ke penyidik lagi,” kata Budi di hadapan majelis hakim yang dipimpin, Ari Widodo.