SEMARANG – Problem kemiskinan dan pengangguran masih menjadi momok di Jawa Tengah. Berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi tingginya angka kemiskinan. Salah satunya dengan meningkatkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

”Majunya UMKM mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu yang pertama kita lakukan dalam mengentaskan kemiskinan,” ujar Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Jawa Tengah Urip Sihabudin terkait prioritas dan fokus pembangunan Jawa Tengah 2016 kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Ia menjelaskan, banyak faktor yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan. Selain faktor struktural, faktor kultural juga sangat berpengaruh. Sehingga mendesak untuk dilakukan intervensi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, jumlah penduduk miskin di Jateng pada Maret 2015 bertambah 15.210 juta orang. ”Teori yang kita pakai, pertumbuhan ekonomi 1 persen dapat mengentaskan kemiskinan 0,12 persen. Jika ekonomi bisa tumbuh 5 persen, sebanyak 0,6 persen masyarakat miskin akan terselesaikan,” imbuhnya.

Kendati demikian, lanjut Urip, beban pengeluaran masyarakat yang tinggi menjadikan masyarakat yang risiko miskin menjadi rentan miskin. Ditambah gejolak ekonomi yang tidak menentu menjadikan masyarakat yang rentan miskin menjadi miskin. Atas hal itu, pemerintah berupaya mengurangi beban pengeluaran sekaligus meningkatkan pendapatan. ”Langkah yang tepat adalah melalui UMKM,” tandasnya.

Pemerintah berjanji akan membantu dalam permodalan. Meskipun hanya kecil-kecilan, UMKM terbukti meningkatkan penghasilan. Seperti yang telah dikembangkan di Kabupaten Kudus melalui kredit usaha produktifnya. ”Jika mereka tidak bisa membuat packaging (kemasan), nanti kita bisa bantu untuk membuat desainnya. Sehingga menarik untuk dipromosikan,” ujarnya.

Pernyataan Urip mendapat dukungan Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko. Ia mengatakan pemprov bertekad untuk memaksimalkan kembali sektor UMKM. Selain memiliki survival yang tinggi, menurut dia, sektor ini relatif mudah diakses oleh masyarakat terutama oleh tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan khusus.

”Bukan bermaksud untuk mendiskriminasikan para pekerja yang tidak memiliki skill khusus. Namun, kondisi riil di masyarakat menunjukkan memang masih banyak tenaga kerja yang berpendidikan rendah. Sehingga perlu difasilitasi agar tidak terus menjadi pengangguran,” tandasnya. (fai/ric/ce1)