BELUM TUNTAS: Para saksi dari Tim PPHP dalam sidang pemeriksaan saksi perkara dugaan korupsi pembangunan Kolam Retensi di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin. (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)
BELUM TUNTAS: Para saksi dari Tim PPHP dalam sidang pemeriksaan saksi perkara dugaan korupsi pembangunan Kolam Retensi di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin. (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)

SEMARANG – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang menilai adendum yang dibuat dalam pengerjaan proyek pembangunan Kolam Retensi, Muktiharjo Kidul Pedurungan, Kota Semarang 2014 hanya akal-akalan agar pihak rekanan dapat mencairkan anggaran.

Hal itu disampaikan, Ketua Majelis Hakim pemeriksa, Gatot Susanto saat memeriksa saksi atas perkara dugaan korupsi pembangunan proyek Kolam Retensi yang menimpa empat terdakwa. Yakni Kepala Dinas PSDA-ESDM Nugroho Joko Purwanto, Rosyid Hudoyo (pensiunan PNS Dinas PSDA-ESDM), Imron Rosyadi sebagai konsultan pengawas proyek serta Konsultan Teknik sekaligus Direktur CV Prima Design Tyas Sapto Nugroho di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (17/12) petang.

”Kalau seperti itu, itu kan hanya akal-akalan saja. Adendum itu dibuat hanya untuk mencairkan anggaran,” kata Gatot menanggapi kesaksian Yoseph Hariadi selaku Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam proyek tersebut di persidangan.