PRAKTIK percaloan di kantor Samsat, menurut Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Jateng, Achmad Zaid, merupakan praktik yang sudah lama terjadi dan dimanfaatkan oleh banyak pengguna jasa.

Menurutnya, pihak Samsat harus menata dan memberikan pendidikan kepada para calo tersebut agar bekerja sesuai dengan aturan. ”Tidak dilegalkan, namun ditata agar kerjanya sesuai aturan karena banyak masyarakat yang butuh mereka,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Kamis (17/12).

Zaid menjelaskan, calo yang ditata dalam arti selama ini banyak dari mereka yang menarik tarif tidak sesuai dengan aturan. Untuk menentukan tarif juga melihat bagaimana penampilan warga yang hendak menggunakan jasanya.
”Kalau berpakaian rapi biasanya dikasih harga lebih mahal, kalau berpakaian lusuh lebih murah,” katanya.

Calo, menurut Zaid, dapat dimanfaatkan dengan tepat bagi masyarakat yang memiliki kesibukan tinggi, sehingga tidak memiliki waktu untuk mengurus dokumen kendaraan di kantor Samsat.

”Calo tidak bisa kita larang, namun cara kerjanya dibenahi agar membuat warga menjadi nyaman,” ujarnya.

Seperti halnya ketika ada salah sorang warga yang hendak mengurus perpanjangan STNK, banyak calo yang langsung mengeroyok, sehingga membuat warga merasa tidak nyaman. ”Bahkan lebih dari dua orang, dan itu kita sendiri pernah meneliti dengan melakukan penyamaran,” katanya.

Sehingga dalam hal ini yang perlu dibenahi dari Samsat kepada para calo adalah perihal kenyamanan, kecepatan, dan kebersihan. (ewb/aro/ce1)