Koperasi dan Bank Berebut Pasar

338
RESMIKAN GERAK: Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jateng Gayatri Indah Cahyani meresmikan Gerakan Bangga Koperasi (Gerak) Jateng di Patra Jasa Semarang Convention Hotel, Selasa (15/12) kemarin. (AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
RESMIKAN GERAK: Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jateng Gayatri Indah Cahyani meresmikan Gerakan Bangga Koperasi (Gerak) Jateng di Patra Jasa Semarang Convention Hotel, Selasa (15/12) kemarin. (AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
RESMIKAN GERAK: Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jateng Gayatri Indah Cahyani meresmikan Gerakan Bangga Koperasi (Gerak) Jateng di Patra Jasa Semarang Convention Hotel, Selasa (15/12) kemarin. (AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
RESMIKAN GERAK: Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jateng Gayatri Indah Cahyani meresmikan Gerakan Bangga Koperasi (Gerak) Jateng di Patra Jasa Semarang Convention Hotel, Selasa (15/12) kemarin. (AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Lembaga keuangan yang bisa memberikan pinjaman kredit agaknya masih tumpang tindih. Sebab, belum ada regulasi yang membedakan antara lembaga keuangan mikro atau koperasi dengan lembaga keuangan makro atau perbankan. Praktis, perebutan pasar yang kurang seimbang tidak bisa terelakkan. Dan, koperasi merasa kalah saing lantaran kekuatannya tidak sebesar perbankan Hal itu diungkapkan Ketua Perhimpunan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Indonesia Julastri dalam Rapat Akbar Wilayah Jateng yang digelar di Semarang Convention Hotel (PJSCH), Selasa (15/12) kemarin.

Menurutnya, tidak adanya batasan ini membuat iklim antara koperasi dan perbankan jadi kurang kondusif. “Seharusnya bank dan koperasi bisa bersinergi dan bekerjasama, bukan saling berebut pasar,” tuturnya.

Julastri juga berharap kepada pemerintah sebagai pembuat regulasi, untuk membuat aturan main yang jelas. Misalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menentukan jumlah minimal plafon yang boleh dilayani perbankan. “Kalau dilihat dari kekuatan lembaga keuangan makro, tidak boleh melayani pembiayaan dengan plafon di bawah Rp 50 juta,” katanya.