SANTAI: Agoes Soeranto saat menjalani sidang dakwaan JPU di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SANTAI: Agoes Soeranto saat menjalani sidang dakwaan JPU di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SANTAI: Agoes Soeranto saat menjalani sidang dakwaan JPU di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SANTAI: Agoes Soeranto saat menjalani sidang dakwaan JPU di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

MANYARAN – Terungkap sebuah fakta dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Provinsi Jawa Tengah tahun 2011 yang menyeret mantan Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah, Agoes Soeranto alias Agus Kroto, kemarin. Di mana terdakwa telah mengeluarkan nota dinas yang di dalamnya terdapat memo. Hal itu membuat jumlah bantuan dicairkan sesuai isi memo. Selain itu tim pengkaji tidak melakukan kajian.

Hal itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejati Jateng, Slamet Widodo, saat membacakan dakwaannya di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (14/12). JPU Slamet mengatakan, Agoes Soeranto ditunjuk sebagai pejabat pengelola keuangan daerah berdasarkan ‎Pergub Nomor 6/2011 yang diubah menjadi Pergub Nomor 12/2011 tentang peraturan teknis pelaksanaan penyaluran dana bansos.

”Oleh terdakwa kemudian membuat nota dinas yang ditujukan ke Biro Bina sosial. Dalam nota dinas itu ada memo agar segera diproses dan dicairkan berdasarkan nominal yang tercantum. Untuk itu, tidak perlu dilakukan verifikasi proposal,” kata Slamet di hadapan majelis hakim yang dipimpin Ari Widodo.