Pekerja Rumahan Tuntut Hak

149

SEMARANG – Sejumlah pekerja rumahan dari Kabupaten Semarang, Senin (14/12) mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jawa Tengah. Mereka menuntut adanya pengakuan dari pemerintah sebagai buruh yang berhak mendapatkan hak-haknya.

”Selama ini kondisi pekerja rumahan sangat memprihatinkan. Meskipun bagi perusahaan dianggap sebagai pekerjaan sambilan, namun bagi kami adalah pekerjaan utama,” ungkap Ketua Kelompok Pekerja Rumahan Mandiri, Ida Fitriani dalam audiensi yang diterima Kepala Disnakertransduk Jateng Wika Bintang.

Ida menjelaskan, pekerja rumahan tidak jauh beda dengan pekerja formal di pabrik. Hanya saja pekerjaannya dilakukan di rumah dengan intensitas waktu yang berbeda. Bahkan terkadang jauh lebih lama karena harus dikerjakan sampai lembur. ”Akan tetapi, hak-hak kami tidak diakui perusahaan. Jangankan mendapat jaminan sosial, untuk biaya produksi seperti alat kerja dan listrik harus kami tanggung sendiri,” imbuhnya.

Ia mengakui, jumlah buruh rumahan di Jawa Tengah mencapai ribuan. Untuk di Kabupaten Semarang sendiri sekitar 2-3 ribu pekerja. Mereka bekerja mulai dari membordir, mbatil (memotong benang), menjahit sepatu, menjahit sarung tangan, dan lain sebagainya. ”Upah yang kami terima mulai Rp 100 ribu-Rp 600 ribu tergantung pekerjaannya. Itu saja dibantu oleh anggota keluarga,” imbuh perempuan yang tergabung dalam Forum Komunikasi dan Advokasi Perlindungan Pekerja Rumahan Jateng itu.

Hal tak jauh beda diungkapkan Rima Astuti dari Yayasan Anisa Swasti (Yasanti). Lembaga yang mengadvokasi para pekerja rumahan itu mencatat setidaknya terdapat 6.500 orang pekerja rumahan di Jateng. Antara lain tersebar di Kabupaten Semarang (3.000 orang), Kota Semarang (300 orang), Kota Pekalongan (2.500 orang), Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo (500 orang) serta Kabupaten Batang (1.000 orang).

”Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, dijelaskan bahwa buruh adalah mereka yang memiliki pekerjaan, menerima upah, ada perintah. Maka sudah jelas para pekerja rumahan adalah buruh yang harus dilindungi hak-haknya,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Disnakertransduk Jateng, Wika Bintang mengungkapkan, selama ini belum payung hukum yang mengatur para pekerja rumahan. Meskipun mereka mendapat pekerjaan, menerima upah, dan ada perintah, namun tidak ada kesepakatan kerja dalam bentuk perjanjian kerja. ”Kendati demikian, akan kita bantu komunikasikan dengan Kementerian Tenaga Kerja. Secepatnya kami akan berkirim surat melalui Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja,” katanya. (fai/ric/ce1)