Pohon Harapan untuk Budaya Peradilan Bersih

552
POHON HARAPAN: Seorang warga tengah menuliskan harapannya pada sebuah kertas dan menempelkannya di pohon harapan, dalam rangka hari anti korupsi, di Jalan Pahlawan, kemarin. (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)
POHON HARAPAN: Seorang warga tengah menuliskan harapannya pada sebuah kertas dan menempelkannya di pohon harapan, dalam rangka hari anti korupsi, di Jalan Pahlawan, kemarin. (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)
POHON HARAPAN: Seorang warga tengah menuliskan harapannya pada sebuah kertas dan menempelkannya di pohon harapan, dalam rangka hari anti korupsi, di Jalan Pahlawan, kemarin. (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)
POHON HARAPAN: Seorang warga tengah menuliskan harapannya pada sebuah kertas dan menempelkannya di pohon harapan, dalam rangka hari anti korupsi, di Jalan Pahlawan, kemarin. (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)

SEMARANG-Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI), sedikitnya ada 321 warga berpartisipasi mengisi kertas dan langsung digantungkan di pohon harapan dalam acara bertema “Gelar Budaya Peradilan Bersih” yang digelar di kegiatan Car Free Day (CFD) Jalan Pahlawan, tepat di depan Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Semarang, Minggu (13/12).

Pohon harapan setinggi 2 meter tersebut digantungi kertas warna-warni yang berisi tulisan harapan warga. Seperti Kunafisa, warga Semarang Timur, yang menuliskan harapan jangan ada lagi majelis hakim yang memvonis hukuman bagi para koruptor berat sebelah.

Artinya jangan pejabat tinggi divonis rendah padahal merugikan negara miliaran bahkan triliunan rupiah dan justru pejabat rendahan divonis tinggi yang merugikan negara sedikit. “Ini memperlihatkan hakim tidak adil, tapi saya sepakat kalau koruptor kasus apapun harus dihukum,” katanya.

Warga lain, Akbar Reksa Bahtiar menuliskan harapanya, Indonesia dan Semarang harus bebas dari korupsi. Menurutnya Indonesia saat ini sudah memprihatinkan dan darurat korupsi. “Saya berharap ada regulasi Undang-Undang (UU) agar para koruptor yang sudah terbukti bersalah ijazahnya bisa dicabut kementrian terkait, tujuanya agar kecerdasanya tidak disalah gunakan lagi. Tapi Indonesia malah terpidana koruptor masih bisa menjadi calon pemimpin,” kata mantan aktivis Undip Semarang tersebut.