2016, Pembangunan Fisik

62

SEMARANG – Proses pembebasan lahan untuk pembangunan PLTU Batang akhirnya rampung. Sisa tanah seluas 12,5 hektar milik warga yang sebelumnya menolak sudah berhasil dibebaskan. Pemprov Jatengpun mendesak agar proses pembangunan fisik segera dimulai minimal tahun depan. Hal ini dilakukan agar krisis listrik bisa segera diatasi secepatnya.

Sekertaris Daerah Pemprov Jawa Tengah, Sri Puryono mendesak PLN segera merealisasikan pembangunan PLTU Batang. Tidak ada alasan lagi untuk menunda pembangunan PLTU berkapasitas 2×1.000 megawatt, karena proses pembebasan lahan sudah rampung total. “Kami sudah meminta agar segera dibangun fisik. Ini sudah mendesak dan sudah molor dari jadwal sebelumnya,” katanya, kemarin.

Awalnya proyek pembangunan ditarget sudah rampung 2017. Tapi karena terkendala lahan baru bisa diselesaikan dan kemungkinan ditarget baru rampung pembangunan 2019. Pembangunan PLTU di Batang mendesak dilakukan mengingat saat ini sudah mulai deficit listrik. “Sekarang kita sudah mulai deficit listrik, jadi pembnagunan PLTU cukup mendesak,” ujarnya.

Sri Puryono berharap ada terobosan baru untuk mengatasi masalah listrik di Jateng. Harus ada upaya menggerakan energi baru terbarukan sebagai solusi jangka panjang. Seperti pembangkit tenaga surya atau lainnya. “Kalau hanya mengandalkan bahan baku fosil jelas tidak mungkin. Karena seiring pemakaian pasti akan habis,” tambahnya.

Sebelumnya proses pembangunan PLTU berkapasitas 2×1.000 megawatt ini selama ini terhambat pembebasan lahan. Yakni lahan seluas 12,5 hekatar di Desa Ujungnegoro sebanyak 16 bidang milik 11 orang, di Karanggeneng terdapat 49 bidang yang dipertahankan 35 warga dan di Ponowareng terdapat 27 bidang milik 24 orang. Warga menolak untuk menjual lahan miliknya lantaran menginginkan harga tanah lebih tinggi. Yakni warga desa Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng.

Akhirnya pemerintah mengambil langkah cepat dengan mengacu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. PT PLN juga telah menitipkan uang senilai Rp 11 miliar kepada Pengadilan Negeri Batang untuk diambil oleh 82 pemilik tanah. (fth/zal)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here