PENUH SESAK: Puluhan anggota KSP Intidana memenuhi ruang sidang membahas proposal perdamaian di PN Semarang, kemarin. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PENUH SESAK: Puluhan anggota KSP Intidana memenuhi ruang sidang membahas proposal perdamaian di PN Semarang, kemarin. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PENUH SESAK: Puluhan anggota KSP Intidana memenuhi ruang sidang membahas proposal perdamaian di PN Semarang, kemarin. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PENUH SESAK: Puluhan anggota KSP Intidana memenuhi ruang sidang membahas proposal perdamaian di PN Semarang, kemarin. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KRAPYAK – Persoalan yang membelit Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana semakin rumit. Mendekati masa akhir sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap, upaya perdamaian tak kunjung menghasilkan kesepakatan. Bahkan saat sidang terakhir membahas proposal perdamaian yang diajukan KSP Intidana, berlangsung tegang. Praktis, jika sampai batas waktu PKPU tetap tidak menghasilkan kesepakatan damai, maka KSP Intidana terancam pailit pada sidang terakhir 14 Desember mendatang.

Pada sidang di PN Semarang kemarin (11/12), puluhan massa yang mengatasnamakan Aliansi Pedagang Pasar dan Terminal Banyumas (APPTB) membentangkan spanduk mendukung pengurus KSP Intidana di bawah kepemimpinan Handoko. Aksi di depan PN Semarang itu berlangsung pukul 09.44-12.52. Namun anehnya, selama aksi, puluhan pemuda berusia sekitar 20-an tahun itu tak melakukan orasi. Mereka hanya diam sambil terus membentangkan spanduk.

Berbeda dengan di dalam ruang sidang. Ruangan penuh sesak oleh anggota KSP Intidana. Mereka tampak serius mengikuti persidangan yang berlangsung panas tersebut. Bahkan sebagian rela duduk di lantai.

Salah satu kuasa hukum KSP Intidana, Retno Kusumawardani, mengaku, dalam sidang membahas proposal perdamaian tidak ada titik temu, karena ada pro dan kontra. Sehingga nantinya pengurus akan memverifikasi kembali untuk detail real-nya perdamaian tersebut. ”Artinya semua kita kembalikan lagi ke hakim pemutus,” kata Retno didampingi kuasa hukum lainnya, Noer Kholis kepada Jawa Pos Radar Semarang, Jumat (11/12).