Panwas Rekomendasi Coblosan Ulang

Dugaan Penggelembungan Suara di TPS 10 Bandarharjo

443
MELAPOR LAGI: Kuasa hukum pasangan Marmo-Zuber (Mazu), HM Rangkey Margana menunjukkan bukti laporan dugaan penggelembungan surat suara di TPS 14 Bandarharjo di Panwaslu Kota Semarang, kemarin. (JPNN)
MELAPOR LAGI: Kuasa hukum pasangan Marmo-Zuber (Mazu), HM Rangkey Margana menunjukkan bukti laporan dugaan penggelembungan surat suara di TPS 14 Bandarharjo di Panwaslu Kota Semarang, kemarin. (JPNN)
MELAPOR LAGI: Kuasa hukum pasangan Marmo-Zuber (Mazu), HM Rangkey Margana menunjukkan bukti laporan dugaan penggelembungan surat suara di TPS 14 Bandarharjo di Panwaslu Kota Semarang, kemarin. (JPNN)
MELAPOR LAGI: Kuasa hukum pasangan Marmo-Zuber (Mazu), HM Rangkey Margana menunjukkan bukti laporan dugaan penggelembungan surat suara di TPS 14 Bandarharjo di Panwaslu Kota Semarang, kemarin. (JPNN)

SEMARANG – Dugaan adanya penggelembungan suara di TPS 10 Kelurahan Bandarharjo, Semarang Utara pada coblosan Pilwalkot Semarang, 9 Desember lalu langsung direspons oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Semarang. Kemarin (11/12), Panwaslu mengeluarkan rekomendasi agar KPU Kota Semarang menggelar pemungutan suara ulang di TPS tersebut.

”Hasil pleno dari Panwas Kota menginstruksikan kepada Panwascam (Semarang Utara) untuk mengajukan rekomendasi kepada KPU Kota Semarang agar digelar pemungutan suara ulang di TPS 10 Kelurahan Bandaharjo. Tentunya yang diundang sesuai dengan daftar pemilih tetap (DPT) yang ada,” ungkap Divisi Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kota Semarang, Parlindungan Manik, kepada Jawa Pos Radar Semarang, Jumat (11/12) kemarin.

Dia mengatakan, rekomendasi dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS 10 Bandarharjo itu telah dikirimkan kepada Panwascam Semarang Utara, dan ditembuskan kepada KPU Kota Semarang.

Diakui, keputusan tersebut diambil, setelah Panwas melakukan berbagai kajian yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang pasal 112 huruf d dan e.