Sekolah Gratis Harus Dikaji Lagi

158

KENDAL – Penjabat (Pj) Bupati Kendal Kunto Nugroho meminta tujuh rancangan peraturan daerah (Raperda) yang saat ini masih digodok di DPRD Kendal, direvisi. Sebab, masih ada sejumlah catatan yang perlu disesuaikan aturan diatasnya dan dipertimbangkan kembali.

Kunto mencontohkan yang perlu dipertimbangkan adalah Raperda tentang Sekolah Gratis. Harus ada konsekuensi yang harus benar-benar dipikirkan. Salah satunya tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Sebab sudah dianggap mampu. “Karena kalau sudah mampu, pemerintah tidak akan memberikan bantuan. Tentunya itu harus dipertimbangkan dan dipikirkan dengan matang,” ujarnya.

Selain itu, Kunto juga menyinggung Raperda Tata Ruang yang dianggap masih perlu disempurnakan lagi. Salah satunya adalah tahapan dan persyaratan penyusunan raperda tersebut harus berdasarkan Permen PU. “Harusnya sesuai dengan Permen PU meliputi penelitian peta dasar dan peta tematik, persetujuan subsanti oleh gubernur dan rekomendasi teknis dari Badan Informasi dan Geospasial yang berkaitan dengan peta yang ada,” jelasnya.

Diketahui, Raperda yang saat ini sedang di godok di DPRD Kendal, yakni Raperda tentang Rencana Detil Tata Ruang Industri, Raperda Tata Ruang Wilayah, Raperda Irigasi, Raperda Jalan, Raperda tentang Sekolah Gratis, Raperda tentang Wajib Belajar Diniyah dan Raperda tentang Reklame.

Kunto Nugroho, menambahkan, Raperda tersebut masih banyak masukan, agar kedepan setelah disahkan tidak akan menjadi masalah dan bisa berjalan dengan baik. “Raperda yang sedang dirancang ini merupakan langkah nyata untuk membuat Kendal lebih baik,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kendal, Prapto Utono mengatakan, masukan dari Pj Bupati Kendal perlu diperhatikan secara cermat. Masukan tersebut harus dipertimbangkan, dan harus disempurnakan lagi. ” Saran dari pak Kunto akan dipertimbangkan dan digodok lagi Raperda yang dirancang. Tujuannya agar ke depan tidak menjadi masalah,” ujarnya. (den/zal)