Politik Uang Jadi Momok

260

SEMARANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menengarai masih banyak ditemukan dugaan pelanggaran khususnya politik uang di sejumlah daerah di Jawa Tengah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015.

”Jika benar ditemukan bukti atas dugaan tersebut, kami tidak akan segan-segan melimpahkan ke Sentra Gakkumdu. Khususnya yang terkait dengan dugaan pidana pemilu,” ungkap Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng, Teguh Purnomo, Kamis (10/12).

Ia menjelaskaan, saat ini pengawas di tingkat kecamatan masih fokus melakukan pengawasan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Sementara untuk Panwas di tingkat kabupaten/kota masih melakukan pendalaman terhadap penemuan kasus dugaan pelanggaran selama pelaksanaan hari tenang dan pemungutan suara. ”Kami hanya diberi waktu lima hari untuk melakukan pendalaman,” imbuhnya.

Atas hal tersebut, Teguh meminta kepada pasangan calon yang perolehan suaranya lebih unggul dalam perhitungan cepat (quick count) untuk tidak meluapkan kegembiraan secara berlebihan. Sebab, jika dugaan politik uang itu dapat dibuktikan maka pencalonan yang bersangkutan dapat dibatalkan. ”Kami sarankan untuk menunggu hasil rekapitulasi dan penetapan dari KPU setempat,” katanya.

Selain dugaan pelanggaran yang dilakukan pasangan calon, lanjut Teguh, pihaknya juga masih mengumpulkan laporan terkait keterlibatan petugas KPPS yang diduga tidak netral. Menurutnya, banyak sekali laporan yang masuk terkait hal tersebut. ”Tapi belum kami rekap semua, masih menunggu (laporan) dari kabupaten dan kota,” ujar mantan Ketua KPU Kabupaten Kebumen itu.

Terpisah, anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Jateng Hasan Asyari membenarkan bahwa politik uang masih banyak terjadi dalam pelaksanaan Pilkada 2015 ini. Hal ini tentunya dapat menjadikan proses demokrasi menjadi tidak sehat. ”Jika proses demokrasi tidak baik, akan menghasilkan pemimpin yang tidak baik pula. Sebagai dampaknya, masyarakat juga dikhawatirkan menjadi tidak baik,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika hal itu terjadi terus-menerus maka tidak akan mengajarkan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Dalam hal ini, program pembangunan dan berbagai pelayanan publik tidak akan berjalan maksimal. Sebab, penyalahgunaan wewenang sangat rentan dilakukan.

”Di samping itu, masih banyak kelemahan dalam Undang-Undang yang harus segera diperbaiki. Selama ini, banyak celah untuk menyelamatkan diri terutama terkait sanksi,” kata anggota Komisi E DPRD Jateng itu. (fai/ric/ce1)