Pemilik Lahan Memilih Bungkam

180
DIUMUMKAN : Kantor Pertanahan Batang pasang spanduk pengumuman bahwa mulai 8 Desember 2015, PT PLN selaku pengembang proyek PLTU 2X100 MW berhak membangun di atas tanah yang sudah dibebaskan dengan konsinyasi. (ASYIK TABAH YANUARY/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DIUMUMKAN : Kantor Pertanahan Batang pasang spanduk pengumuman bahwa mulai 8 Desember 2015, PT PLN selaku pengembang proyek PLTU 2X100 MW berhak membangun di atas tanah yang sudah dibebaskan dengan konsinyasi. (ASYIK TABAH YANUARY/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DIUMUMKAN : Kantor Pertanahan Batang pasang spanduk pengumuman bahwa mulai 8 Desember 2015, PT PLN selaku pengembang proyek PLTU 2X100 MW berhak membangun di atas tanah yang sudah dibebaskan dengan konsinyasi. (ASYIK TABAH YANUARY/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DIUMUMKAN : Kantor Pertanahan Batang pasang spanduk pengumuman bahwa mulai 8 Desember 2015, PT PLN selaku pengembang proyek PLTU 2X100 MW berhak membangun di atas tanah yang sudah dibebaskan dengan konsinyasi. (ASYIK TABAH YANUARY/JAWA POS RADAR SEMARANG)

BATANG-Semenjak diberlakukannya undang-undang nomor 2/2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, warga Batang yang semula menolak membebaskan lahan untuk pembangunan PLTU 2X 1000 MW di Batang, kini lebih memilih bungkam.

Kepala Urusan Kesra Desa Ponowareng Kecamatan Tulis, Suroto mengatakan bahwa warga yang memiliki lahan memang sebagian besar bersikeras untuk tidak mengambil konsinyasi yang dititipkan di Pengadilan Negeri (PN) Batang. Meskipun sudah diberi surat pemberitahuan untuk mengambil konsinyasi.

“Sebelum serah terima dokumen sisa lahan kemarin, saya sudah berulang kali memberikan surat pemberitahuan kepada warga, tapi selalu diacuhkan,” kata Suroto kepada Jawa Pos Radar Semarang, Kamis (10/12) kemarin.