SEMARANG – Keberadaan lembaga pengawas dinilai memiliki peran penting dalam penindakan segala bentuk pelanggaran pemilu. Namun, peran itu dirasakan belum berjalan optimal karena tidak adanya penguatan oleh pemerintah.

Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi masih maraknya praktik politik uang (money politics) yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ia menyarankan jika tidak ada penguatan, lebih baik lembaga itu dimatikan.

”Saat masih menjadi anggota DPR, saya menyampaikan hanya ada dua pilihan, kuatkan atau matikan. Dalam hal ini, jangan setengah-setengah sebab saya khawatir penegakan aturan tidak bisa konsisten,” ujarnya usai melaksanakan hak politiknya di TPS 02 Kelurahan Gajahmungkur Semarang, Rabu (9/12).

Ia menambahkan, baik Pengawas Pemilu (Panwaslu) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus memiliki taring yang tajam dalam menindak setiap pelanggaran pemilu. Jika hal itu tidak dimiliki, lebih baik pengawasan dikembalikan kepada KPU dan masyarakat. ”Semestinya Panwas atau Bawas memiliki gigi taring seperti drakula. Sekali gigit mati,” imbuhnya mengibaratkan tidak akan lagi kasus pelanggaran.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar juga mengkritisi masa kampanye pilkada yang panjang sehingga mengakibatkan para kandidat pilkada mengalami kelelahan. Selain itu, dengan dilakukan secara serentak menjadikan media tidak fokus dalam memberitakan tiap pasangan calon.

”Dengan masa kampanye yang panjang, semestinya ekspresi yang diberikan para kandidat dan pendukungnya bisa lebih kreatif, inovatif, dan substantif. Tapi tampaknya para kandidat justru kelelahan serta kehabisan duit,” katanya.

Usai melakukan pencoblosan, Ganjar langsung bergabung dengan Kapolda Jateng Irjen Pol Nur Ali untuk melakukan pemantauan pelaksanaan pilkada di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Selain mengunjungi beberapa TPS di Kota Semarang, ia juga melakukan pemantauan di Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Kendal. ”Sebenarnya akan dilakukan teleconference, namun (karena keterbatasan waktu, Red) tidak jadi dilaksanakan,” ujar Kepala Biro Humas Setda Jateng Sinoeng Nugroho Rahmadi. (fai/ric/ce1)