Perlu Tindakan Tegas

165

SEMARANG – Penyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada) di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah diminta tegas dalam menangani setiap pelanggaran yang muncul. Jika ketegasan diterapkan, pelanggaran pilkada diharapkan bisa diminimalisir dan dihilangkan.

”Karena kata kunci dari pelanggaran pilkada adalah pada ketegasan para penyelenggara pemilunya,” ujar anggota Komisi A DPRD Jateng, Amir Darmanto, kemarin. Dia meminta penyelenggara harus tegas. Jangan sampai ada pembiaran, seperti di Sragen dan Semarang. ”Misalnya, ada selebaran yang mendiskreditkan calon, bukti sudah jelas, namun hanya dilakukan pendekatan administrasi. Ini kan kurang pas,” bebernya.

Menurut Amir, pada masa terakhir menjelang pencoblosan 9 Desember 2015 diharapkan semua komponen khususnya tim sukses paslon, pengawas pilkada, Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta aparat kepolisian untuk menjunjung tinggi sportivitas. ”Jangan menggunakan segala cara yang hanya mencederai demokratisasi yang berakibat suasana tidak kondusif di lapangan, dan merugikan masyarakat kecil,” sebutnya. Saat ini kinerja pengawas diuji. Sebab tidak netralnya panwas dan lainnya akan berujung pada konflik vertikal di masyarakat atau antar pendukung pasangan calon (paslon).

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng Teguh Purnomo menegaskan pihaknya terus melakukan pengawasan. ”Jika benar ada pelanggaran, tentu akan dikenai sanksi yang berlaku,” katanya.

Dia menyebutkan, saat ini, sudah ada 2 kasus pelanggaran pemilihan yang dibawa ke Pengadilan Negeri, yakni di Pemalang dan Sragen. ”Di dua daerah itu, pelaku juga sudah mendapat vonis dari 2 pengadilan,” tandasnya. (ric/ce1)