477 Kasus Kekerasan, 21 Meninggal

139

SEMARANG – Kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah dinilai cukup tinggi. Tercatat, sepanjang tahun 2015 setidaknya telah terjadi 477 kasus dengan 1.227 korban. Dari jumlah tersebut, 21 orang di antaranya diketahui meninggal dunia.

Kepala Operasional Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Eko Roesanto Fiaryanto mengatakan, tidak adanya perlindungan hukum untuk kasus kekerasan seksual menjadi salah satu penyebab tingginya angka tersebut. Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual didorong masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2016.

”Berdasarkan temuan beberapa kasus kekerasan seksual, prosesnya lama dan mandek pada tahap penyelidikan. Terkait dengan alat bukti (saksi), beban pengujian ada di proses penyidikan,” ujarnya. Padahal dalam KUHAP mandat untuk menguji alat bukti ada di pengadilan.

Ia menambahkan, korban kekerasan juga masih dibebani untuk mencari alat bukti sendiri. Sehingga sistem peradilan dinilai belum ramah bagi perempuan korban kekerasan. Selain itu, kepercayaan perempuan korban kekerasan seksual terhadap Pusat Pelayanan Terpadu (PTT) yang ada di kabupaten/kota menurun lantaran pelayanan tidak dilakukan dengan segera. ”Dalam hal ini, masyarakat juga masih menyalahkan korban kekerasan seksual,” imbuhnya.

Divisi Advokasi Kebijakan LRC-KJHAM, Witi Muntari menambahkan, anggaran penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan juga diketahui masih minim. Yaitu hanya 0,01 persen dari total APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tiap tahunnya. ”Pemeringkatan anggaran perlindungan perempuan dan anak tidak semua diperuntukkan pada penyediaan akses layanan,” terangnya.

Atas hal tersebut, ia merekomendasikan untuk memperbaiki PPT bagi perempuan korban kekerasan khususnya kekerasan seksual di kabupaten/kota. Selain itu, dalam penanganan kasus kekerasan seksual harus berpegang pada prinsip keadilan sederhana dan biaya ringan.

”Kami juga mengharapkan partisipasi masyarakat sipil, jurnalis, ormas, dan mahasiswa dalam mencegah, menangani, dan pemulihan korban kekerasan seksual,” tandasnya. (fai/ric/ce1)