SUKSESKAN PILKADA: Dari kiri; Ahmad Hakim Junaidi, Ahmad Muqowam, dan Denti Eka Pratiwi saat berbicara tentang proses pengawalan pilkada di Jateng, kemarin. (AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SUKSESKAN PILKADA: Dari kiri; Ahmad Hakim Junaidi, Ahmad Muqowam, dan Denti Eka Pratiwi saat berbicara tentang proses pengawalan pilkada di Jateng, kemarin. (AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SUKSESKAN PILKADA: Dari kiri; Ahmad Hakim Junaidi, Ahmad Muqowam, dan Denti Eka Pratiwi saat berbicara tentang proses pengawalan pilkada di Jateng, kemarin. (AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SUKSESKAN PILKADA: Dari kiri; Ahmad Hakim Junaidi, Ahmad Muqowam, dan Denti Eka Pratiwi saat berbicara tentang proses pengawalan pilkada di Jateng, kemarin. (AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Potensi terjadinya politik uang atau yang biasa disebut money politics dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Jawa Tengah ditengarai masih tinggi. Hal ini disebabkan kondisi ekonomi dan tidak adanya kepercayaan diri dari pasangan calon itu sendiri. Karenanya, fungsi pengawasan harus benar-benar dilaksanakan.

Hal itu diungkapkan Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Ahmad Muqowam saat berkunjung ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah, Senin (7/12). Hadir juga dalam kesempatan itu, anggota DPD RI dari Jateng Denti Eka Pratiwi. Rombongan ditemui Komisioner KPU Jateng Hakim Junaidi dan Ikhwanudin.

Muqowam menjelaskan, dari sisi keamanan penyelenggaraan pilkada di Jawa Tengah relatif aman. Jika dibandingkan dengan provinsi lain, potensi kerawanan cukup rendah yaitu menempati angka 1,3 dari skala 1-5. Sementara potensi terjadinya money politics di Jateng menempati angka 2,5. ”Memang persoalan politik uang ini sangat rumit karena tidak kelihatan. Oleh karena itu, aspek moral harus lebih dikedepankan,” ujarnya.