SEMARANG – DPRD menyayangkan masih belum cairnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk madrasah di Jateng. Kondisi ini membuat proses belajar mengajar menjadi terganggu dan tidak maksimal. Sejumlah kepala sekolah bahkan harus rela menjual tanah atau menggadaikan barang untuk menutupi operasional sekolah.

Keterlambatan BOS ini juga membuat pembelian keperluan sekolah dan honor guru tertunda. Anggota Komisi E DPRD Jateng, Nur Chasanah mengaku mendapatkan keluhan saat melakukan reses di Kabupaten Brebes, Kota Tegal dan Kabupaten Tegal. Sejumlah guru dan kepala madrasah mengeluh dengan belum turunnya dana BOS meski sudah akhir tahun. Padahal selama ini dana BOS sangat membantu untuk biaya operasional sekolah di madrasah. ”Ada kepala sekolah yang menjual tanah dan menggadaikan kendaraan untuk menutupi operasional sekolah,” katanya.

Selama ini madrasah memang cukup terbantu dengan adanya BOS. Tapi karena aturan yang baru. Yakni perubahan akun dari 52 (bantuan sosial) menjadi akun 57, termasuk prosedur pencairan dana BOS. Sebelumnya dana cair lebih dulu, sedangkan surat pertanggungjawaban (SPJ) dibuat belakangan. Tetapi sekarang sebelum pencairan pihak madrasah harus membuat rencana kerja anggaran madrasah (RAKM). ”Saya sudah mencari tahu dan memang di Jateng semua terlambat. Ini kan jadi masalah, karena proses belajarmengajar terganggu,” ujarnya.

Kondisi ini juga membuat guru-guru di madrasah dilematis. Di satu sisi mereka dituntut untuk profesional dan mengabdi untuk pendidikan negara. Tapi di sisi lain, mereka harus pontang-panting karena tidak segera mendapatkan honor. Itu pun jumlahnya tidak seberapa dan jauh berbeda dengan guru-guru PNS di sekolah negeri. ”Mestinya ini harus jadi pertimbangan. Mereka sudah mengabdikan diri untuk pendidikan, mbok ya kesejahteraan dipikirkan,” tambahnya.

Dewan berharap Kemenag bisa mengambil langkah cepat untuk menangani BOS madrasah yang tidak kunjung cair. Jika memang aturan berubah, harus ada sosialisasi sampai bawah, agar sekolah benar-benar paham dan mengerti. Sehingga mereka bisa segera melakukan sesuatu agar BOS segera cair. ”BOS di sekolah negeri sudah cair, jadi harus ada solusi cepat,” kata anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zen Adv. (fth/ric/ce1)