Para tersangka tindak pidana yang ditetapkan aparat kepolisian, banyak yang akhirnya divonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN). Fenomena ini sangat memprihatinkan. Apakah ini bukti bahwa kepolisian bagian dari penegakan hukum terlalu mudah menetapkan tersangka, tanpa alat bukti yang cukup?

FENOMENA banyaknya pelaku tindak pidana divonis, menjadi fakta hukum yang patut dipertanyakan. Apakah hal tersebut disebabkan karena minimnya alat bukti saat kepolisian melakukan penetapan tersangka atau pengaruh kuasa hukum terdakwa yang mampu memengaruhi hakim atau terjadi praktik kongkalikong di balik putusan majelis hakim.

Sebagaimana dalam proses hukum perkara pembunuhan terhadap seorang nenek, Suyati, 59, warga Jalan Gondomono, Plombokan, Semarang Utara. Ketiga terdakwa yakni Aji Santoso alias Kopral, 18, dan Nor Alam, 18, keduanya warga Plombokan, Semarang Utara, dan Reza Sescar Prakoso alias Bawor, 19, warga Bulu Lor, Semarang Utara, dinyatakan bebas karena tidak terbukti bersalah dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Semarang pada Kamis (26/11/2015) lalu.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mawar Saron Semarang, Ester Natalya berharap atas permasalahan tersebut penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, dapat lebih profesional lagi dalam menjalankan tugasnya. ”Kalau para penegak hukum profesional dalam menegakkan hukum tentunya tidak ada korban salah tangkap,” tandasnya.

Ester berpendapat bahwa dalam aturan KUHAP sudah jelas disebutkan bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Namun tindakan penyidik kepolisian yang mudah menjadikan seseorang menjadi tersangka dalam suatu perkara, di persidangan akhirnya tidak terbukti.

”Kalau memang tidak cukup bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, ya jangan memaksakan perkaranya untuk terus diproses. Apalagi bukti permulaan terkesan dibuat-buat supaya tugas selesai. Bahkan terkadang masih memaksakan pengakuan tersangka,” tandasnya.

Ester juga menyesalkan upayanya mendapatkan ganti rugi yang dialami korban salah tangkap. Pasalnya, harus melalui tahapan yang sangat panjang dengan birokrasi yang terkesan sangat rumit dan bertele-tele. Bahkan lebih lama dari penjara yang telah dilewatinya.