KENDAL—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal dinilai kurang memaksimalkan potensi pajak daerah. Hal itu terbukti masih kurang agresif pemkab untuk mengatur perusahaan di daerah untuk membuka Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Direktorat Pajak.

Demikian disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batang, Haryo Abduh Suryo Negoro usai acara sosialisasi pajak dengan Cabup-Cawabup Pilkada Kendal yang digelar Rumah Makan Aldila, Jumat (4/12).

Haryo menyebutkan ada beberapa perusahan yang ada di Kendal namun tidak membuka NPWP di Kendal, melainkan di Kota Semarang. Diantaranya PT Rehibat yang berlokasi di Limbangan dan PT Santosa Stabel tempat wisata berkuda di Boja. Dua perusahaan tersebut membuka NPWP di Semarang, sehingga yang menerima pemasukan bukan Pemkab Kendal melainkan Pemkot Semarang.

Padahal dari pajak, Pemkab bisa memperoleh keuntungan berupa setoran sebesar 20 persen dari pajak yang masuk ke KPP setempat. Pemasukan ini tentunya bisa menambah pemasukan bagi pendapatan asli daerah (PAD). “Kami sudah ingatkan, tapi tidak ada greget dari pemerintah untuk mengarahkan perusahaan-perusahaan untuk membuka NPWP di Kendal,” tandasnya.

Selain dua perusahaan daerah tersebut, juga ada BUMN, Bank yang ada di daerah membuka NPWP di Kota Semarang. Seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Telkom Bank BCA, Danamon dan sebagainya.

Haryo mengatakan, tidak sedikit wajib pajak di Kendal yang belum mematuhi aturan membayar pajak dan banyak warga yang belum menjadi wajib pajak. APBD Kendal sebesar Rp 1,5 triliun masih sangat kecil jika digunakan untuk membangun kabupaten. “Sementara PAD yang dihasilkan dari berbagai sektor sekitar Rp 171 miliar atau kurang dari 30 persen,” paparnya.

Sementara Cabup Masrur Masykur mengatakan, persoalan pajak merupakan permalasahan komitmen bangsa. Jika ingin sejahtera, pajak juga perlu ditingkatkan. “Sebab negara bisa dibangun karena berasal dari pendapatan pajak,”katanya.

Menurutnya, jika hendak meningkatkan pajak, tentu sektor perekonomian ditingkatkan terlebih dahulu. Bagaimana membenahi manajemen di dalam tubuh pajak, agar lebih transparan. “Bila masyarakat tahu dan memahami kegunaan pajak, saya rasa mereka tidak akan keberatan jika harus membayar pajak,” jelas dia. (bud/zal)