CEGAH RADIKALISME: Salah seorang anggota Wantimpres KH Hasyim Muzadi (kiri) bersama anggota MUI Jateng H Muhyiddin saat berbicara tentang upaya menangkal paham radikal atas nama Islam. (AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)
CEGAH RADIKALISME: Salah seorang anggota Wantimpres KH Hasyim Muzadi (kiri) bersama anggota MUI Jateng H Muhyiddin saat berbicara tentang upaya menangkal paham radikal atas nama Islam. (AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)
CEGAH RADIKALISME: Salah seorang anggota Wantimpres KH Hasyim Muzadi (kiri) bersama anggota MUI Jateng H Muhyiddin saat berbicara tentang upaya menangkal paham radikal atas nama Islam. (AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)
CEGAH RADIKALISME: Salah seorang anggota Wantimpres KH Hasyim Muzadi (kiri) bersama anggota MUI Jateng H Muhyiddin saat berbicara tentang upaya menangkal paham radikal atas nama Islam. (AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Menangkal paham radikal atas nama agama idealnya dilakukan secara bersama-sama. Tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga semua pihak. Salah satunya dengan membentuk tim konservasi di setiap lembaga atau instansi untuk mengawasi.

Hal itu terungkap dalam sidang pleno lokakarya ”Penanggulangan Paham Radikal Atas Nama Islam” yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah di Balai Diklat Keagamaan, Kamis (3/12). Acara bekerja sama dengan Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Sidang yang dipimpin salah satu anggota MUI Jateng, Muhyiddin itu menghasilkan beberapa rekomendasi. Dari Komisi A yang menangani bidang pendidikan, sosial budaya dan agama merekomendasikan untuk tidak menjadikan Islam sebagai sasaran melainkan sebagai subjek. ”Melalui langkah ini, dapat menjalin gerakan silaturahim nasional,” ujarnya.