SEMARANG – Proyek pembangunan jalan tol Semarang-Batang hingga saat ini diketahui belum maksimal. Sebab, proses pembebasan lahan masih di bawah 50 persen. Padahal, proses tersebut ditarget selesai pada Maret 2016 mendatang.

”Kalau pembebasan lahan masih sulit dan melampaui target waktu, kami akan serahkan pada proses konsinyasi,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sri Puryono, kemarin.

Sri Puryono menjelaskan, proyek pembangunan jalan sepanjang 75 kilometer itu mendesak direalisasikan. Pasalnya, pada 2018 mendatang semua jalan tol di Jateng harus tersambung. Oleh karenanya, berbagai upaya akan dilakukan untuk mencapai target tersebut. ”Kita akan genjot terus supaya pada 2018 nanti bisa tuntas,” imbuhnya.

Ia menambahkan, proyek dengan anggaran yang mencapai Rp 7,21 triliun itu dikerjakan oleh PT Jasa Marga dan PT Waskita Karya. Rencananya, dibangun dalam lima seksi. Seksi I sepanjang 3,2 Km, seksi II 36,3 Km, seksi III 11 Km, seksi IV 13,5 Km, dan seksi V sepanjang 10,9 km. ”Setidaknya, akan ada 62 desa yang dilintasi ruas tol tersebut. Sementara, anggaran pembebasan lahan untuk proyek ini mencapai Rp 836 miliar,” bebernya.

Terpisah, anggota komisi D DPRD Jateng, Muhammad Ngainirrichald meminta Pemprov Jateng selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Batang dalam perkara pembebasan lahan tol tersebut. Selain itu, ia juga meminta tim pembebasan lahan melakukan sosialisasi kepada warga yang akan terdampak atas pembangunan jalan tol tersebut. ”Tim appraisal (penaksir harga) juga harus melakukan taksiran harga dengan baik,” ujarnya.

Ia menambahkan, setiap terjadi pembebasan jalan tol selalu rawan terjadi penolakan terutama terkait harga. Oleh sebab itu, ia menyarakan agar warga yang terdampak selalu hadir sendiri tanpa diwakilkan dalam setiap sosialisasi.

”Saya harap tidak usah ada konsinyasi. Kalau memang bisa dilakukan dengan cara appraisal, ya pakai yang terbaik itu saja. Pastikan juga agar warga datang sendiri saat sosialisasi. Sehingga tahu apa yang akan dilakukan setelah lahannya dijual,” tandas politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. (fai/zal/ce1)