Revisi UU KPK masuk daftar Rancangan Undang-Undang yang ditambahkan dalam prioritas Prolegnas 2015. Tidak ada satu pun fraksi yang menolak Revisi UU KPK. Usaha merevisi UU KPK bukan baru satu kali terjadi, karena pada 2012 lalu, hal yang sama dengan substansi yang serupa pernah diusulkan untuk dibahas di DPR RI. Pada tahun 2012 seluruh fraksi di DPR menyatakan menolak Revisi UU KPK. ”Kondisi ini berbanding terbalik dengan saat ini (tahun 2015) di mana seluruh fraksi setuju melakukan revisi UU KPK,” katanya.

Secara garis besar ada lima isu krusial yang akan dimasukkan oleh DPR dalam naskah Revisi UU KPK yaitu, pembatasan kewenangan penyadapan, pembentukan dewan pengawas KPK, penghapusan kewenangan penuntutan, pengetatan rumusan ’kolektif-kolegial’, dan pengaturan terkait Plt Pimpinan jika berhalangan hadir. ”Unsurnya harus menjadi perbaikan dan penguatan. Jangan diperlemah dari represif menjadi pencegahan, itu bisa kacau,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu calon pimpinan KPK, Busyro Muqoddas yang juga hadir sebagai pemateri menjelaskan fit and proper test telah ia jalani. Menurutnya, pemilihan pimpinan KPK tidak hanya melibatkan Komisi 3 DPR RI. ”Melibatkan juga unsur masyarakat sipil seperti civitas akademika, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang kredibel,” katanya.

Dalam seminar tersebut juga dilakukan penandatanganan petisi ’Cinta Indonesia, Cinta Anti Korupsi’. Penandatanganan dilakukan oleh mahasiswa FH Undip tak terkecuali semua narasumber yang hadir dalam seminar tersebut. (ewb/ric/ce1)