REVISI: Busyro Muqoddas saat menandatangani petisi ’Cinta Indonesia, Cinta Anti Korupsi’ usai menjadi narasumber seminar di FH Undip, kemarin. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
REVISI: Busyro Muqoddas saat menandatangani petisi ’Cinta Indonesia, Cinta Anti Korupsi’ usai menjadi narasumber seminar di FH Undip, kemarin. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
REVISI: Busyro Muqoddas saat menandatangani petisi ’Cinta Indonesia, Cinta Anti Korupsi’ usai menjadi narasumber seminar di FH Undip, kemarin. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
REVISI: Busyro Muqoddas saat menandatangani petisi ’Cinta Indonesia, Cinta Anti Korupsi’ usai menjadi narasumber seminar di FH Undip, kemarin. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Politisi senior Partai Golkar, Muladi berharap ke depan anggaran yang diberikan kepada lembaga hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan KPK sama. Selain anggaran, kewenangan, keistimewaan dari ketiga lembaga tersebut harus benar-benar diberikan.

”Agar tidak terjadi kecemburuan,” jelas Muladi saat menjadi narasumber di seminar nasional Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Selasa (1/12). Terkait dengan revisi Undang-Undang KPK, dikatakan dia, saat ini DPR telah menyetujui hal tersebut. Seleksi pimpinan KPK sendiri akan berakhir pertengahan Desember ini. Menurutnya, saat ini KPK juga harus semakin mandiri. Ia berharap, dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) 2015 terkait penetapan revisi UU KPK, tidak ada kesan bahwa DPR akan menghancurkan lembaga tersebut. ”Kita masih membutuhkan KPK,” katanya.