Tunjangan Besar Tak Jamin Pelayanan Maksimal

158

SEMARANG – Tunjangan besar dan berbagai kemudahan fasilitas yang diterima pegawai negeri sipil (PNS) tidak menjamin mereka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Lebih dari itu, motivasi internal juga dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kinerja sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Hal itu diungkapkan pengamat politik dan pemerintahan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Teguh Yuwono terkait peringatan Hari Ulang Tahun Ke-44 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), baru-baru ini. Ia menilai, pemberian motivasi yang dilakukan oleh pejabat di atasnya sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kinerja PNS di bawahnya.

”Revolusi mental yang dicanangkan Presiden Jokowi harus benar-benar diresapi. Untuk mewujudkan misi itu, butuh kepala daerah yang punya komitmen, tegas, dan punya inovasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Semarang, kemarin.

Teguh menilai, kepemimpinan yang baik menjadi sangat penting dalam menggerakkan semangat perubahan. Oleh karena itu, reformasi birokrasi harus benar-benar didorong agar para PNS selalu memosisikan diri sebagai pelayan publik bukan malah dilayani. ”Untuk mewujudkan hal itu, dibutuhkan pemimpin yang bisa memberikan keteladanan,” imbuhnya.

Menurut Teguh, reformasi birokrasi di Jawa Tengah belum sepenuhnya optimal. Terbukti, saat ini masih banyak ditemukan aduan dari masyarakat yang mengadu soal pelayanan di sejumlah instansi pemerintah. ”Kalau saya boleh menilai, nilainya masih tujuh,” terang salah satu dosen FISIP Undip ini.

Senada dengan Teguh, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Ahmad Zaid menilai masih banyaknya aduan terkait pelayanan di sejumlah instansi pemerintahan menunjukkan apa yang dilakukan ASN kurang baik. ”Memang, untuk mengubah pola pikir dari pejabat menjadi pelayan publik itu masih sulit,” ujarnya.

Dia mencontohkan, dalam memberikan pelayanan perizinan seharusnya instansi yang berwenang mengumumkan syarat, biaya, alur, dan lain-lain. Namun, faktanya masih banyak yang belum transparan. Atas hal tersebut, ia mengaku turun secara langsung mengadakan survei kepatuhan terhadap undang-undang pelayanan publik di Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Jateng.

”Masih banyak yang bersikap seakan-akan masyarakat yang membutuhkan, bukan sebaliknya. Seharusnya para aparatur sipil itu meniru para karyawan di perusahaan-perusahaan swasta,” tandas pria yang juga dosen Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang itu. (fai/ric/ce1)