Tak Mau Jadi Tersangka, 20 PPHP Undurkan Diri

Ratusan Proyek Terancam Tak Dibayar

527
PEJABAT MUNDUR : Salah satu proyek di Kecamatan Kedungwuni yang terancam molor pembayarannya karena PPHP mengundurkan diri. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PEJABAT MUNDUR : Salah satu proyek di Kecamatan Kedungwuni yang terancam molor pembayarannya karena PPHP mengundurkan diri. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PEJABAT MUNDUR : Salah satu proyek di Kecamatan Kedungwuni yang terancam molor pembayarannya karena PPHP mengundurkan diri. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PEJABAT MUNDUR : Salah satu proyek di Kecamatan Kedungwuni yang terancam molor pembayarannya karena PPHP mengundurkan diri. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KAJEN-Lebih dari 20 Pejabat Penerima Hasil Proyek (PPHP) di berbagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Pemkab Pekalongan mengundurkan diri dari jabatannya. Akibatnya, ratusan proyek yang saat ini memasuki tahap akhir, terancam mundur pembayarannya.

PPHP merupakan jabatan tambahan pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas mengawasi dan menerima suatu hasil pekerjaan dari rekanan pada instansi yang mempunyai proyek pekerjaan fisik. Di antarnya yang mengundurkan diri berasal dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (DPPK), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindik), dan Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UMKM (Perindagkop dan UMKM) Kabupaten Pekalongan.

“Kalau tidak ada PPHP, siapa yang akan menandatangani penerimaan pekerjaan kami untuk dimintakan pembayarannya,” ungkap Imam, yang mengerjakan proyek pemeliharaan jalan di DPU ini.