Baru Pendataan, Sudah Habiskan Rp 16 M

Program Kartu Tani

192

SEMARANG – Setelah sekian lama pelaksanaan program Kartu Tani sempat terhenti, Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengklaim terus berbenah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengalokasikan anggaran untuk pendataan. Sebanyak Rp 16 miliar telah dianggarkan melalui APBD 2016.

”Jumlah tersebut digunakan untuk melakukan pendataan di 15 kabupaten dan 6 kota yang menjadi sentra produksi padi,” ujar Kepala Setbakorluh Sugeng Riyanto kepada Jawa Pos Radar Semarang, Selasa (1/12).

Dijelaskan Sugeng, validasi data dilakukan oleh tenaga penyuluh yang tersebar di Jawa Tengah. Setelah kegiatan validasi dilakukan, kemudian dilaksanakan input data oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) selaku pihak yang menerbitkan Kartu Tani. ”Dalam hal ini, nantinya juga melibatkan Dinas Pertanian karena yang mengetahui berapa luasan lahan dan kuota pupuk yang dibutuhkan,” imbuhnya.

Disinggung kegiatan pendataan untuk Kabupaten Batang sebagaimana ditargetkan selesai pada 2015, Sugeng mengklaim telah menyelesaikannya. Dalam dua minggu mendatang, pihaknya akan menyerahkan data kepada BRI untuk selanjutnya dibuat Kartu Tani dan didistribusikan kepada para petani. ”Hal ini tidak terlepas dari dorongan Kementerian Pertanian yang mengaitkan dengan kinerja penyuluh dalam kegiatan pendataan,” tandasnya.

Sugeng menambahkan, setelah pendataan 2016 selesai dilanjutkan pendataan pada 2017. Pada tahun tersebut, rencananya dianggarkan Rp 9,132 miliar untuk 13 kabupaten, 216 kecamatan, dan 3.044 desa. ”Total anggaran seluruhnya sekitar Rp 24 miliar setelah ditambah Rp 2 miliar untuk monev (monitoring dan evaluasi),” terangnya optimistis semua target tercapai.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Jateng Urip Sihabudin mengatakan, Kartu Tani tidak sekadar kartu biasa. Sebab di dalamnya ada data, jaringan dan sarana pendukung dalam kegiatan pendistribusian pupuk bersubsidi kepada seluruh petani. ”Oleh karenanya, program tersebut harus tetap jalan,” ujarnya.

Demi kelancaran program tersebut, Bappeda siap menyediakan anggaran yang dibutuhkan. Menurutnya, jumlah anggaran yang diusulkan Setbakorluh untuk kegiatan pendataan sangat kecil dibandingkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. ”Tahun ini (pendistribusian kartu tani) Batang selesai. Nanti 2018 selesai semuanya (di 35 kabupaten/kota),” klaimnya.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Jateng Riyono menilai, belum maksimalnya pelaksanaan program Kartu Tani menunjukkan ketidakseriusan pemprov dalam melaksanakan salah satu program unggulannya. ”Kami sangat mendukung visi gubernur dalam merealisasikan Kartu Tani ini. Jika mereka tidak serius mendingan tidak usah dilanjutkan. Semua disetop dan Kartu Tani tidak pernah ada,” tandasnya. (fai/ric/ce1)