SEMARANG – Keberadaan komite integritas sangat dibutuhkan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Melalui komite integritas, diharapkan terwujud good governance dan clean government pada sebuah organisasi misalnya Kementerian, Lembaga, Organisasi lainnya, dan Pemerintahan Daerah.

Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai acara Rembuk Integritas Nasional I 2015 yang digelar di Hotel Grand Candi Semarang, Jumat (27/11). Hadir dalam kesempatan itu perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kejaksaan Agung, Angkasa Pura, Pemprov Riau, Pemerintah Kabupaten Kendal, dan lain sebagainya.

Ganjar menjelaskan, sejak awal dirinya menjadi gubernur semangat integritas terus ditanamkan di lingkup pemprov. Bahkan pihaknya juga telah melakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pembentukan komite integritas. Hal yang sama kemudian dilakukan oleh DPRD Jateng. ”Saat ini baru (Pemkab dan DPRD) Kabupaten Kendal yang telah membentuk komite integritas,” imbuhnya.

Pihaknya akan mendorong seluruh daerah untuk melakukan hal yang sama. Yaitu dengan cara meneken pakta integritas bagi sejumlah kepala daerah yang bakal dilantik pasca pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 9 Desember 2015 mendatang. ”Kita sudah awali dengan Pj (penjabat) bupati/ wali kota,” imbuhnya.

Ia menambahkan, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan integritas adalah membuat akun Twitter sebagai kanal menerima laporan dari masyarakat. Selain itu, juga untuk memudahkan memberikan pelayanan kepada masyarakat. ”Dari situ akan muncul tunas-tunas integritas yang berperan aktif dalam pembangunan integritas nasional,” tandas mantan anggota DPR RI itu.

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK RI Sujanarko menjelaskan, target dari Rembuk Integritas Nasional adalah membuat integrity plan yang selama ini belum ada. Aspirasi semua pihak yang dilibatkan dalam kegiatan ini diharapkan dapat menjadi panel nasional dalam mengawal kegiatan tersebut.

”Karena ini program jangka panjang, diharapkan ke depan semua pihak masuk di kegiatan integritas. Baik itu di DPR, media, pemerintah, BUMN, swasta, swasta asing, bahkan NGO juga masuk ke sini,” tandas pria yang juga masuk sebagai salah satu dari 8 calon pimpinan KPK yang lolos seleksi itu. (fai/ric/ce1)