CURHAT: Salah satu penganut kepercayaan Baha’i saat melontarkan keluh kesahnya dalam dialog keagamaan, kemarin. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
CURHAT: Salah satu penganut kepercayaan Baha’i saat melontarkan keluh kesahnya dalam dialog keagamaan, kemarin. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
CURHAT: Salah satu penganut kepercayaan Baha’i saat melontarkan keluh kesahnya dalam dialog keagamaan, kemarin. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
CURHAT: Salah satu penganut kepercayaan Baha’i saat melontarkan keluh kesahnya dalam dialog keagamaan, kemarin. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Hingga kini pemerintah dinilai belum memberikan pelayanan untuk berbagai macam kepercayaan. Di beberapa daerah, penganut kepercayaan masih mendapatkan diskriminasi.

Hal itu dikatakan Koordinator Kepercayaan Sapta Dharma Kota Semarang, Arifin pada dialog Kriteria Agama yang Dapat Dilayani oleh Negara di Balai Keagamaan Jateng, Kamis (26/11). Pasalnya, menurut Arifin, hal ini tecermin dari beberapa peristiwa yang dialami oleh penganut kepercayaan di beberapa tempat Jawa Tengah. Dalam lima tahun terakhir beberapa peristiwa diskriminatif dialami kelompok kepercayaan Sapta Dharma.

”Dari catatan kami tahun 2009 terjadi perusakan tempat ibadah kami di Rembang, padahal pendirian tempat ibadah kami sudah sesuai IMB,” katanya. Selain itu, pada 10 November ada warga penganut kepercayaan Sapta Dharma yang meninggal namun saat mau dimakamkan ditolak oleh warga sekitar. ”Kejadiannya juga di Rembang,” katanya.