MANYARAN – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejati Jateng akhirnya melepaskan terdakwa mantan Kasubag Umum Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Indonesia pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Gentur Sulistyo dari jeratan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada pembangunan asrama lima lantai dan gedung serbaguna kantor LPPKS 2012 di Karanganyar Tahun Anggaran (TA) 2012.

Hal itu disampaikan, JPU dari Kejati Jawa Tengah, Slamet Widodo saat membacakan tuntutan terhadap terdakwa Gentur, di pengadilan Tipikor Semarang, kemarin. JPU menyebutkan, dari fakta persidangan terbukti bahwa uang yang diterima PNS Kemendikbud sebesar Rp1,5 miliar tersebut bukan berasal dari uang negara, melainkan dari pinjaman perusahaan lain.

”Dari fakta persidangan, ternyata uang yang diterima terdakwa itu bukan bagian dari uang negara, sehingga jeratan Pasal TPPU tidak dapat dibuktikan. Uang tersebut berasal dari pinjaman perusahaan lain untuk penyelesaian proyek yang belum selesai,” kata Slamet di hadapan majelis hakim yang dipimpin, Ari Widodo.

JPU menyatakan, karena jeratan TPPU dilepaskan, sejumlah barang bukti yang sudah disita dari terdakwa Gentur akan dikembalikan. ”Barang-barang bukti yang telah disita seperti mobil, sertifikat tanah, sertifikat rumah dan lainnya,” ujarnya.

Walau dilepaskan dari tuntutan pasal TPPU, JPU menyatakan Gentur terbukti melanggar dakwaan subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2003 tentang tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat I kesatu KUHP. ”Menuntut majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyalahgunakan kewenangan. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama satu tahun dua bulan penjara,” tandas Slamet.

Menanggapi tuntutan JPU, terdakwa Gentur langsung ingin menyampaikan pledoi (pembelaan) pribadinya secara lisan. Namun, majelis hakim melarang dan memberikan waktu kepadanya untuk menuliskan pledoi dan menyampaikannya pada sidang pekan depan.

”Silakan ditulis saja dan disampaikan pada sidang pekan depan. Jangan sekarang, kami beri kesempatan satu minggu,” kata hakim Ari Widodo dilanjut menutup sidang.