KENDAL – Dewan buruh Kabupaten Kendal menerima upah minimum kabupaten Kendal sebesar Rp 1.639.600 yang ditetapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Nominal itu dinilai sudah memenuhi survey kebutuhan hidup layak (KHL) di Kendal.

Ketua Dewan Buruh Kabupaten Kendal, Misbakun mengatakan UMK yang telah ditentukan memenuhi survey KHL, yang terletak diangka sekitar Rp 1,5 juta. “Kami sudah bisa menerima UMK yang telah ditetapkan, semoga semua perusahaan bisa memenuhi kewajibannya dan mau mentaatinya,” katanya kemarin.

Angka tersebut, dianggap telah berpihak terhadap kesejahteraan buruh di Kendal. Bahkan UMK yang telah ditetapkan sesuai dan bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari para buruh. “Kwalitas hidup buruh bisa terangkat, mereka bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari,” tuturnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kendal, Dewi Diniwati mengatakan, UMK Kabupaten Kendal telah ditentukan melalui keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/66 Tahun 2015 tentang upah minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jateng tahun 2016. UMK Kabupaten Kendal menempati posisi ketiga terbesar se-Jawa Tengah, setelah Kota Semarang sebesar Rp1.909.000 dan Kabupaten Demak Rp1.745.000. “UMK baru yang telah ditetapkan akan diberlakukan pada 1 Januari 2016 mendatang. Selanjutnya pada 2 Desember nanti, kami akan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, yang meliputi tiga komponen yakni Pemkab Kabupaten Kendal, Serikat Pekerja (SP) Kendal, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kendal,” tambahnya.

Untuk upah pekerja atau buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih, telah ditetapkan sesuai kesepakatan antara pekerja atau melalui SP. Dengan pengusaha yang juga mempertimbangkan aspek produktivitas dan kemampuan perusahaan. “Tapi bila pengusaha tidak mampu melakukan pemberlakuan upah minimum bagi pekerjanya, maka dapat mengajukan penagguhan upah minimum kepada Gubernur Jateng, dengan jangka waktu paling lama sepuluh hari sebelum berlakunya keputusan tersebut,” tambahnya. (den/fth)