”Hakim juga manusia biasa yang memiliki iman tebal dan tipis maka perlu adanya pengawasan.”
Ketua PN Semarang Dwiarso Budi Santiarto

SEMARANG – Ketua PN Semarang Dwiarso Budi Santiarto meminta peran serta masyarakat untuk mengawal hakim dalam menyidangkan perkara. Menurutnya, pengawasan itu perlu dilakukan karena iman hakim kadang-kadang naik dan turun.

Hal itu diungkapkan Dwiarso dalam acara Capacity Building Jejaring Pemantau Peradilan yang diadakan Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Jateng bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin. ”Hakim juga manusia biasa yang memiliki iman tebal dan tipis maka perlu adanya pengawasan. Selain Komisi Yudisial diperlukan juga peran serta masyarakat ketika hakim menyidangkan perkara. Memang secara tidak langsung sudah diawasi malaikat, namun itu sifatnya hanya abstrak jadi perlu pengawasan nyata,” ujarnya.

Dwiarso juga mencontohkan peristiwa, di mana tidak jarang dijumpai masyarakat yang melewati lampu lalu lintas belum saatnya jalan, tapi sudah menerabas kalau tidak ada petugas kepolisian yang berjaga. ”Demikian juga pada iman hakim, maka perlu adanya pengawasan KY dan masyarakat. Kami juga selalu berusaha meningkatkan kualitas putusan sebagai bentuk pelayanan publik agar tidak sampai terganggu,” ungkapnya.

Humas PN Semarang, Gatot Susanto menambahkan, di Pengadilan Tipikor Semarang belum lama ini, telah menambahkan tiga hakim baru. Dari tiga hakim tersebut, satu hakim karir, dua lainnya hakim ad hoc. Atas penambahan itu, hingga kini total hakim yang bertugas di Pengadilan Tipikor Semarang sebanyak 11 hakim karir dan enam hakim ad hoc. ”Saya berharap penambahan hakim tersebut bisa memaksimalkan penanganan perkara korupsi seluruh Jawa Tengah dalam persidangan,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Plt Koordinator PKY Jateng, Ferry Fernandes menyatakan, pemberantasan korupsi memerlukan upaya yang luar biasa baik dari segi instrumen hukum maupun dari segi institusi. Menurutnya salah satu buktinya dengan dibentuknya Pengadilan Tipikor berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 46 tahun 2009. ”Pengadilan Tipikor tidak mungkin berjalan efektif dalam melakukan pemberantasan korupsi jika tidak dilakukan pengawalan dan pengawasan yang cukup kuat oleh unsur masyarakat,” kata Ferry didampingi 3 asistennya, Muhammad Farhan, Arta Ully dan Bahrul Fawaid. (jks/zal/ce1)