Tidak hanya itu saja, lanjut Bowo, dengan diberlakukannya PP Pengupahan akan semakin menjadikan UMK di Jateng merosot jauh tertinggal dibandingkan dengan provinsi lainnya. Menurut dia, UMK di Jawa Barat dan Jawa Timur saat ini telah mencapai Rp 3,1 juta. Namun UMK di Jateng masih Rp 1,3 juta. ”Ibaratnya, Jawa Tengah saat ini seperti mangkok yang cekungannya dalam sekali. Sehingga sangat susah untuk mengejar sisi sebelahnya,” terangnya.

Atas penolakan tersebut, Bowo mengaku juga telah melakukan judicial review untuk membatalkan PP No 78/2015. Selain itu, dia mengancam akan melakukan aksi mogok kerja secara nasional melibatkan seluruh SPN di Indonesia. ”Untuk di Jawa Tengah kurang lebih ada seribu orang yang mewakili SPN tingkat kabupaten/kota,” tandasnya sambil meminta bertemu langsung dengan gubernur.

Lantaran gubernur tidak berada di tempat, wakil buruh akhirnya ditemui perwakilan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jawa Tengah Umi Hani dan Prabowo. Keduanya mengaku telah menampung berbagai aspirasi dari para buruh untuk selanjutnya disampaikan kepada gubernur. ”Kami tidak bisa menjanjikan dapat bertemu (gubernur). Kalau waktunya ada, nanti akan ditemui. Kalau ternyata tidak ada (waktu), nanti yang menemui Kepala Dinas (Disnakertransduk),” ujarnya.

Kepada para buruh, keduanya juga meminta untuk disiapkan kajian-kajian yang mendalam mengapa PP Pengupahan harus ditolak. Sehingga usulan itu dapat segera ditindaklanjuti oleh gubernur dalam waktu yang tidak lama. (fai/ric/ce1)