TIDAK PUAS: Ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Tengah saat melakukan aksi demo di depan Gubernuran, kemarin. Mereka mendesak Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan segera dicabut. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TIDAK PUAS: Ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Tengah saat melakukan aksi demo di depan Gubernuran, kemarin. Mereka mendesak Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan segera dicabut. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TIDAK PUAS: Ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Tengah saat melakukan aksi demo di depan Gubernuran, kemarin. Mereka mendesak Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan segera dicabut. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TIDAK PUAS: Ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Tengah saat melakukan aksi demo di depan Gubernuran, kemarin. Mereka mendesak Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan segera dicabut. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/66 Tahun 2015 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota 2016 tidak lantas membuat aksi buruh mereda. Selasa (24/11), ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Tengah kembali mendatangi kantor Gubernur. Mereka menuntut agar Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan segera dicabut.

”Tujuan kami ke sini hanya satu. Memohon supaya gubernur menginformasikan kepada presiden bahwa Jawa Tengah menolak terbitnya PP No 78/2015 tentang Pengupahan,” ungkap Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) SPN Jateng Bowo Laksono di sela-sela orasinya.

Ia mengakui, langkah gubernur yang tetap menggunakan Pergub Nomor 65 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan Penahapan Pencapaian KHL, dalam penetapan UMK 2016 sudah tepat. Namun, hal itu hanya terbatas pada 2016 saja. Sementara untuk tahun berikutnya tetap akan menggunakan PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. ”PP Pengupahan ini akan mengebiri pengupahan di Jateng khususnya dan di Indonesia pada umumnya,” imbuhnya.