UMK Belum Memihak Buruh

160

SEMARANG – DPRD Jateng menilai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang ditetapkan Gubernur Jateng masih belum memihak buruh. Nilai nominalnya tergolong belum ideal dan kalah jauh dibandingkan dengan Jabar dan Jatim. Padahal, saat ini kebutuhan hidup semakin mahal dan membutuhkan biaya yang tidak kecil.

”Saya kira UMK yang digedok masih belum ideal dan hanya mementingkan kepentingan pengusaha. Belum sepenuhnya memihak buruh,” kata anggota Komisi E DPRD Jateng, Rusdiyanto, kemarin.

Ia menambahkan, UMK tertinggi di Jateng ada di Kota Semarang dengan nominal Rp 1.909.000 dan terendah Kabupaten Banjarnegara yakni Rp 1.265.000. Nominal di Kota Semarang masih belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan buruh saat ini. UMK di Surabaya, Jawa Timur saja mencapai Rp 3.045.000 dan Karawang, Jawa Barat mencapai Rp 3.330.505. ”Idealnya kalau Kota Semarang Rp 2,1 juta dengan rincian setiap hari paling tidak dapat Rp 70 ribu. Tapi kalau masih di bawah Rp 2 juta masih kurang,” imbuhnya.

Kalau penghasilan buruh minim, jelas uangnya sudah habis digunakan untuk transpor. Padahal mereka membutuhkan biaya lain untuk keluarga dan untuk pendidikan anak-anaknya. Dia menuding pengusaha di Jateng masih belum transparan dalam memberikan laporan penghasilan. ”Kondisi ini yang membuat gaji buruh rendah. Saya yakin kalau semua pengusaha transparan gaji karyawan bisa lebih banyak,” ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Jateng sedang merancang perda tentang pengelolaan dana corporate social responsibility (CSR). Dengan adanya perda ini diharapkan tidak ada lagi manipulasi pemasukan yang dilakukan perusahaan serta pengusaha di Jateng. Sebab karena tidak ada aturan yang jelas, maka perusahaan masih ada yang melakukan manipulasi penghasilan. Dengan begitu, akan bisa memberikan gaji yang ringan dan mendapatkan keuntungan besar. ”Jadi nanti akan lebih jelas, berapa penghasilan perusahaan, untuk keperluan perusahaan dan gaji karyawan,” tambahnya.

Rusdiyanto berharap, nantinya jika perda CSR diberlakukan, pengusaha bisa benar-benar menerapkan aturan tersebut. Sebab, itu bakal memengaruhi perusahaan dan bisa memperhatikan kondisi riil masyarakat di sekitarnya. ”Pemerintah harus tegas, kalau memang ada perusahaan yang tidak transparan harus diberikan sanksi,” tambahnya. (fth/ric/ce1)