SEMARANG – Pemerintah perlu memiliki target jangka pendek dalam menyelesaikan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Jateng. Tanpa adanya target, akan sulit mengukur tingkat keberhasilan, maupun kekurangan dalam penanganan masalah tersebut.

Anggota Komisi B DPRD Jateng Hartinah mengatakan penanganan PMKS ini harus dilakukan secara terpadu, terarah dan terus-menerus, dengan melibatkan berbagai pihak. ”Mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, bahkan swasta,” tegasnya.

Tercatat, saat ini masyarakat Jateng yang masuk kategori PMKS sebanyak 5.016.701 jiwa (15,08 persen). Penduduk miskin masih dominan dalam kategori PMKS tersebut, sebanyak 4.468.621 jiwa. Ketelantaran 234.205 jiwa, kecacatan 177.458 jiwa), korban bencana 70.041 jiwa, korban kekerasan 4.785 jiwa, dan keterpencilan 5.702 jiwa.

Pendataan PMKS, kata dia, juga perlu dilakukan secara berkala sehingga pemerintah daerah memiliki data yang valid dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. ”Untuk menjaga validitas data, setiap desa/ kelurahan diwajibkan menyerahkan data PMKS dengan dilampiri data dari RT dan RW,” jelas Hartinah.

Anggota Komisi B DPRD Jateng, M. Iskhak menambahkan, data PMKS itu menunjukkan bahwa masalah sosial di provinsi ini masuk kategori cukup kritis. Atas dasar itu, dia meminta pemerintah melakukan usaha yang serius, sistematis, dan terukur. ”Jangan sampai program yang telah diagendakan tidak berdampak pada pengurangan jumlah PMKS,” tandasnya. (ric/ce1)